Istana Jawab Tudingan Hasto, Jelaskan Konteks Jokowi 'Gigit' Pelanggar Hukum
Pihak Istana Kepresidenan bereaksi atas tudingan Presiden Joko Widodo menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak lain. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tuduhan Hasto itu tak benar.
"Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekana video yang disebutkan sebagai suara Presiden Jokowi," kata Ari di IKN, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8) dikutip dari Antara, Sabtu (17/8).
Ari merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto kepada awak media, memperdengarkan potongan suara yang disebutnya Jokowi saat berpidato di Rapat Koordinasi Nasional Forkopimda 2019 pada 13 November 2019.
Ari mengatakan sambutan tersebut sebenarnya bisa diakses secara terbuka. Menurutnya, rekaman pidato Jokowi ditampilkan tidak utuh oleh Hasto.
"Sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat," katanya.
Ari menjelaskan, konteks pernyataan Jokowi pada 2019 itu agar tak ada pihak yang menghalangi agenda pemerintahan pada lima tahun ke depan. Agenda yang dimaksud adalah penciptaan lapangan kerja serta memperbaiki ekspor.
"Presiden mengingatkan penegak hukum agar tak menjerat orang yang tak melakukan kesalahan, misalnya pelaku bisnis yang sedang berinovasi," katanya.
Sebelumnya, Hasto menyinggung rekaman Jokowi yang berbicara di agenda Forkopimda 2019. Menurutnya, hal tersebut diduga upaya Presiden menekan pihak tertentu lewat jalur hukum.
"Karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu jika hal tersebut benar," kata Hasto kepada awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Sabtu (17/8).
Hasto lalu memperdengarkan rekaman arahan Jokowi di acara Forkopimda 2019 kepada awak media.
Konteks Pernyataan Jokowi
Pernyataan ini disampaikan Jokowi pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Bogor pada 13 Desember 2019. Konteks pernyataan ini adalah perlunya aparat hukum mendukung kerja besar pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja.
Hadir dalam pidato tersebut perangkat pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah, kepolisian, hingga kejaksaan. Dalam pidato berdurasi 38 menit itu, Jokowi mengingatkan pemda, DPRD, hingga penegak hukum untuk mendukung agenda strategis yakni penciptaan lapangan kerja.
Di akhir pidato, Jokowi mengingatkan pihak yang kerap bermain dalam usaha pemerintah menciptakan lapangan kerja hingga menggenjot ekspor. Ia berjanji akan menyeret mereka yang bermain dan melanggar hukum ke hadapan penegak hukum.
"Saya wanti-wanti, kalau ada yang main-main akan saya gigit sendiri," katanya seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi mengatakan, mereka yang kerap bermain di program pemerintah akan diseret ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian Republik Indonesia.
"Saya bisiki, 'di sana ada yang main-main'," kata Jokowi.
Dalam acara tersebut, Jokowi juga memaparkan rencananya dan meminta dukungan untuk menerbitkan omnibus law cipta lapangan kerja. Aturan ini akhirnya keluar dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan sempat menjadi kontroversi.
