PBNU Ingin Beli Tanah 100 Ha dan Bangun Sarana Publik di IKN, Butuh Modal Rp 3 T
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana untuk membeli tanah 100 hektare (ha) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pengadaan lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana layanan publik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan hingga fasilitas organisasi internal NU.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan perlu dana Rp 3 trilun sebagai modal untuk merealisasikan agenda tersebut. Guna meraih pendanaan investasi di ibu kota baru, PBNU akan mencari dana lewat mekanisme pengumpulan modal.
Gus Yahya mengatakan niat itu sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Gus Yahya, Jokowi memerintahkan PBNU berkomunikasi dengan Otorita IKN.
"Ini kan soal pengaturan bisnis, ini bisa diatur. Kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital," kata Gus Yahya kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (22/8).
Dia mengatakan strategi untuk terlibat dalam pembangunan IKN merupakan investasi jangka panjang. Gus Yahya meyakini pilihan berinvestasi di bandar baru merupakan perencanaan strategis, karena proyak IKN sudah diatur undang-undang.
"Kami percaya IKN gagasan penting yang harus diwujudkan," ujar Gus Yahya.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mulai melirik IKN sebagai lokasi strategis untuk memperluas akses pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan. Salah satu yang sudah melaksanakannya adalah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW).
PBNW tengah membangun kantor pusat dan pondok pesantren (ponpes) di IKN. Ketua Umum PBNW, Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani mengatakan, pembangunan Kantor Pusat PBNW dan ponpes di IKN berada di atas lahan seluas 11 ha.
"Selain kantor pusat juga di bangun ponpes yang diberi nama Darul Hamzanwadi Wannawawi Nahdlatul Wathan dan Gedung Perguruan Tinggi Nahdlatul Wathan," kata Zainuddin, sebagaimana diberitakan oleh Antara pada (6/5).
