Jokowi Lantik Sekjen PBNU Gus Ipul Jadi Mensos, Ancaman untuk Cak Imin dan PKB?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini. Pemilihan Gus Ipul sebagai Mensos mendapat beragam sorotan dari pakar politik.
Mereka menilai keputusan ini merupakan sinyal dari Istana yang lebih condong mendekati kalangan Nahdliyin di PBNU daripada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan bahwa saat ini ada dua perwakilan PBNU yang menempati jabatan strategis di Kabinet Indonesia Maju.
Mereka adalah Menteri Sosial Gus Ipul dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Adapun Yaqut merupakan adik kandung dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
"Ini sebagai kode keras kepada Cak Imin bahwa Istana versi Presiden Jokowi itu berada di pihak Gus Ipul ataupun PBNU," kata Agung saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (12/9).
PBNU dan PKB belakangan tengah berkonflik karena pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 di DPR. Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menduga ada hubungan antara pansus haji dengan dirinya selaku ketua PBNU dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama.
PBNU kemudian membentuk pansus PKB untuk mengevaluasi elite partai politik yang salah satunya didirikan oleh almarhum KH Abdurrahman Wahid itu.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang dari rumah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Abdul Halim merupakan kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Momen tersebut terjadi berdekatan dengan pelantikan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 11 September kemarin.
Agung Baskoro menilai bahwa langkah Jokowi yang mengangkat Gus Ipul menjadi Menteri Sosial merupakan sinyal kuat dari Istana agar PKB lebih hati-hati dalam menjalankan manuver politik partai ke depan.
"Pelantikan Gus Ipul plus aksi KPK kepada Menteri Desa ini merupakan kode keras secara politik yang sifatnya peringatan kepada PKB," ujar Agung.
Cak Imin Perlu Berhati-hati
Agung mengatakan, Cak Imin harus lebih bersikap lebih cermat dalam merespons situasi politik yang berkembang dalam masa transisi kekuasaan satu bulan terakhir pemerintahan Presiden Jokowi.
"Agar tensinya bisa lebih turun, tidak tinggi terus, paling mudah Muhaimim sowan ke Jokowi," kata Agung.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago berpendapat bahwa tensi politik Istana-PKB-PBNU tidak akan mengarah kepada Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB. Menurut Arifki, PKB saat ini berada dalam relasi baik dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Tidak sampai sejauh itu karena PKB turut bergabung dengan KIM Plus. Saya rasa Cak Imin sedang membangun keharmonisan dengan Prabowo setelah berbeda di Pilpres," kata Arifki saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (12/9).
Arifki memprediksi relasi politik PKB-PBNU akan cenderung lebih stabil setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia menyebut, Cak Imin harus memiliki langkah taktis dan cermat dalam 38 hari sisi masa jabatan Presiden Jokowi.
"Tidak sampai pada tahap ekstrem (MLB PKB). Temanya ini adalah untuk membuat Cak Imin tidak tenang dengan Gus Ipul menjadi Menteri Sosial," ujar Arifki.
Seusai pelantikan, Gus Ipul menyampaikan tidak ada garansi politik yang menjamin dirinya terus menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintahan Prabowo nantinya. "Tidak, tidak ada," ujarnya pada Rabu (11/9).
Kendati demikian, Gus Ipul menyebut penunjukan dirinya sebagai Menteri Sosial berhubungan dengan masa transisi kekuasaan sebagai penyesuaian menuju perubahan politik serta kebijakan di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Gus Ipul telah menyampaikan mundur dari jabatannya dari Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, selepas dilantik menjadi Menteri sosial. "Per hari ini juga saya mundur sebagai Walikota Pasuruan, otomatis itu," kata Gus Ipul saat ditemui wartawai seusai pelantikan.
Sedangkan PKB mengatakan pelantikan Gus Ipul merupakan hak prerogatif Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan pemilihan mantan Wali Kota Pasuruan itu menjadi menteri tak terkait hubungan PKB dengan PBNU yang memanas.
"Kalau kami sih enggak ada (konflik). Yang ada adalah PBNU menciptakan konflik," kata Huda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9) dikutip dari Antara.
