Jokowi Gelar Sidang Kabinet Terakhir, Minta Kawal Transisi Pemerintahan Prabowo
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Kompleks Istana Kepresidenan IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat (13/9).
Kegiatan yang turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama jajaran menteri ini merupakan sidang kabinet terakhir di masa pemerintahan Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.
Saat menyampaikan arahan pembukaan sidang kabinet, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para menteri yang telah berdedikasi dalam menjalakan instruksi presiden dan melaksanakan program serta visi misi pemerintah.
"Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju. Pada kesempatan baik ini saya mau menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari bapak-ibu semuanya," kata Jokowi dalam siaran langsung yang ditayangkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mendukung penuh proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Jokowi, hal itu merupakan bagian dari strategi agar program presiden langsung berjalan efektif. Dia pun menginstruksikan menteri menyusun sekaligus menyetujui usulan regulasi agar program pemerintahan Prabowo-Gibran bisa segera dijalankan.
"Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," ujar Jokowi.
Jokowi juga memberikan arahan untuk menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai stabilitas yang diperlukan demi pertumbuhan dan pembangunan sepanjang masa transisi pemerintahan. Dia meminta para menteri untuk memastikan tidak ada riak-riak maupun gejolak hingga pemerintahan berikutnya terbentuk.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menugaskan para menteri untuk mampu menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, menjaga keamanan dan ketertiban.
"Dan jangan membuat kebijakan-kebijakan ekstrem terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," kata Jokowi.
