Muhammadiyah Minta Publik Tak Ragukan Kemampuan Kelola Tambang Batu Bara
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap masyarakat tidak meragukan kemampuan Muhammadiyah dalam mengelola tambang batu bara. Haedar mengatakan Muhammadiyah selama ini telah berpengalaman dalam kegiatan skala besar secara nasional.
"Jangan underestimate begitu, kami Muhammadiyah bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha hotel," kata Haedar Nashir saat ditemui wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (17/9).
Haedar Nashir mengatakan masyarakat perlu memahami saat ini pengelolaan tambang saat ini mulai terbuka untuk pihak umum setelah sebelumnya merupakan bagian dari proses bisnis yang lebih banyak dikuasai oleh konglomerat.
Pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Muhammadiyah kemungkinan bisa mendapatkan lahan bekas PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.
Berdasarkan catatan Katadata.co.id, luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk mencapai 7.437 hektare (ha), sementara lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha.
Haedar berjanji Muhammadiyah akan mengelola tambang dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan akan melakukan pengelolaan pertambangan dengan prinsip profesionalitas dan orientasi pada kepentingan publik.
"Semangatnya sama, bahwa pengelolaan tambang yang betul-betul profesional, perusahaannya juga good governance, dan juga dikelola oleh tenaga-tenaga ahli yang bertanggung jawab," ujar Haedar Nashir.
Dia juga menyampaikan Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan menaruh perhatian serius terhadap isu perubahan iklim yang dibuktikan dengan peluncuran Muhammadiyah Climate Center pada tahun lalu.
MCC dibentuk untuk mengkoordinasi gerakan penyelamatan iklim yang berbasis komunitas dan lebih terstruktur dengan mensinergikan tiga hal, yakni penguatan gerakan yang sudah dilakukan, pengembangan riset terkait pelestarian dan kelestarian lingkungan, dan advokasi kebijakan publik yang pro dan ramah lingkungan.
"Kami satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat," kata Haedar Nashir.
