MUHAMMADIYAH: Berita Muhammadiyah Terkini - Kabar Hari ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melangsungkan pertemuan terbatas bersama pimpinan Muhammadiyah di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (17/9).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah mempertimbangkan wilayah bekas PKP2B untuk Muhammadiyah. Dengan menjanjikan lahan terbaik dari Adaro atau Arutmin.

Muhammadiyah, sedang melaksanakan survei awal untuk mengelola tambang baru bara yang akan diberikan oleh pemerintah.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengungkapkan bahwa pihaknya memang tengah menjajaki kerja sama bisnis dengan Muhammadiyah, termasuk kemungkinan kepemilikan saham.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah kemungkinan akan mendapatkan tambang batu bara bekas Adaro atau Arutmin.

Bank Muamalat dan Muhammadiyah juga akan bekerja sama dalam program CSR hingga pengelolaan zakat

Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung berhenti bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai besok, Kamis (1/8). Merujuk pengumuman resmi, manajemen mengatakan pemutusan kerja sama bisa saja berlangsung lama.

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah sempat menyebut ada penjarahan sumber daya alam dengan aturan jatah tambang untuk ormas.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjanjikan lokasi tambang batu bara terbaik untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagaaman Muhammadiyah, di luar bekas konsesi KPC.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyayangkan keputusan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang akhirnya menerima tawaran pengelolaan tambang batu bara dari pemerintah.

Keputusan PP Muhammadiyah menerima konsensi tambang karena mencermati masukan, kajian dan peluang dikembangkan untuk kepentingan orang banyak.

Konsolidasi nasional merupakan agenda rutin tahunan PP Muhammadiyah sebagai forum musyawarah atau komunikasi dengan seluruh pimpinan wilayah organisasi tersebut.

Pakar ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menilai Muhammadiyah blunder jika memutuskan untuk menerima konsesi tambang batu bara dari pemerintah. Ada beberapa hal yang menjadi alasan Fahmy.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan pihaknya tidak pernah meminta untuk mengelola konsesi pertambangan batu bara.

PP Muhammadiyah menyatakan masih mempertimbangkan tiga aspek sebelum menerima konsesi pengelolaan tambang batu bara dari pemerintah.