Presiden Jokowi: Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN Diteken Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Keputusan Presiden alias Keppres terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara atau IKN sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Keppres bisa diteken ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi. “Seharusnya begitu. Presiden baru Prabowo yang menandatangani," kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi, termasuk pemindahan ibu kota ke IKN.
Alasannya, pemindahan ibu kota ke IKN terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik dan ekosistem. Jokowi mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung.
Oleh karena itu, menurut dia semestinya Keppres ditandatangani saat semua hal itu siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.
Pekan lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM Rosan Roeslani menyatakan, ekosistem investasi di IKN, Kalimantan Timur sudah mulai terbentuk.
“Kami mempunyai keyakinan ini akan terus bergulir," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/9). “Kami proaktif dari segi peraturan regulasi dan penyediaan lahan.”
Rosan sebelumnya menyebutkan ada tambahan lima perusahaan asing yang berinvestasi di IKN dengan total dana US$ 165 juta dolar Amerika atau Rp 2,51 triliun. Salah satunya perusahaan asal Singapura, Sembcorp Utilities PTe Ltd, yang berinvestasi US$ 65 juta untuk membangun panel surya bertenaga 50 megawatt.
Investor dari Singapura lainnya yang bergerak di sektor pendidikan, Raffles Education Limited, berminat menanamkan modal di IKN.
Rosan menilai, masuknya investasi asing ke IKN tersebut menunjukkan investor swasta maupun BUMN dapat bekerja sama dan tidak perlu saling bersaing.
