Menpan RB Belum Terima Perintah Pemindahan ASN ke IKN Jelang Jokowi Lengser
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpar RB Abdullah Azwar Anas belum dapat memastikan pemindahan tugas aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Azwar Anas mengaku belum dapat memastikan apakah pemindahan tugas ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat terlaksana sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 20 Oktober mendatang.
Ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi khusus dari Presiden Jokowi terkait hal tersebut. “Sampai saat ini belum ada arahan. Kami masih menunggu arahan dari Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan itu,” kata Anas saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin (7/10).
Anas mengatakan, Jokowi meminta penyempurnaan ekosistem dan infrastruktur digital untuk menunjang kerja-kerja ASN di ibu kota baru. Meski demikian, ia menjamin bahwa fasilitas perumahan dan tempat tidur ASN di IKN sudah siap dihuni sebelum pergantian presiden.
“Sebenarnya sebelum 20 Oktober di IKN sudah siap terkait dengan beberapa unit apartemen dan perkantoran sudah selesai. Tapi kami menunggu arahan,” ujarnya.
Pemerintah telah menyiapkan proyeksi jumlah ASN yang akan dipindahtugaskan ke IKN. Anas mengatakan angka tersebut kian menyusut dari awalnya sekira 6.000 ASN menjadi di 1.200 ASN sebagai kloter awal yang pindah ke IKN.
“Jadi semua sudah siap dan ini sudah rapat koordinasi teknis bersama para sekretaris jenderal di setiap kementerian dan lembaga," kata Anas.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengakui pemerintah terlambat dalam memulai prosesi pemindahan ASN ke IKN Nusantara.
Keterlambatan program migrasi pegawai pemerintah ke ibu kota baru ini disebabkan oleh belum siapnya infrastruktur primer seperti perumahan dan kantor ASN. Adapun rencana awal pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke ibu kota baru dapat berjalan bertahap mulai September tahun ini.
“Sebenarnya rencananya kan sudah dimulai bulan Agustus, September, lalu Oktober. Tapi memang, ini ada keterlambatan,” kata Suharso saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (4/10).
Selain infrastruktur utama seperti perumahan dan kantor ASN, pemerintah saat ini juga sedang berupaya menyediakan fasilitas pendukung. Beberapa yang tengah dikebut adalah rumah sakit, sekolah, dan layanan publik seperti jaringan internet.
Jokowi juga sempat menguraikan beragam pertimbangan untuk menunda pemindahan tugas ASN, TNI dan Polri ke IKN Nusantara. Menurut Jokowi, masih ada sejumlah fasilitas dan infrastruktur penting yang belum dapat beroperasi.
Dia menjelaskan kebijakan untuk memutasi tugas ASN, TNI dan Polri ke ibu kota baru memerlukan kesiapan dari berbagai fasilitas layanan publik seluruhnya.
"Ya semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tapi sebagian juga belum," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Fly over Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).
