Jokowi Klaim Hilirisasi Tambang jadi Modal Bangun Jalan, Dana Subsidi dan Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kegiatan hilirisasi produk pertambangan dapat menghasilkan keuntungan berlipat bagi negara. Menurut Jokowi pendapatan negara dari sektor hilirisasi bisa dialihkan untuk biaya pembangunan fasilitas publik seperti jalan desa, jalan tol, pelabuhan, bandara hingga program intervensi pemerintah seperti subsidi dan bantuan sosial alias bansos.
Jokowi mengatakan sumber pendapatan negara dari pengolahan lanjutan mineral tambang diperoleh dari pajak badan, PPh 21, pajak daerah, dan pajak bumi bangunan. Bentuk lain berupa penerimaan negara bukan pajak berupa royalti dan dividen saham.
“Banyak yang bertanya kepada saya bahwa hilirisasi itu yang untung hanya perusahaan. Jangan keliru, penerimaan negara dari situ banyak sekali,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79 di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis (10/10).
Jokowi memberikan contoh selisih pendapatan negara sebelum pelarangan ekspor bijih nikel rerata hanya US$ 2,9 miliar per tahun. Angka ini kemudian naik drastis saat pemerintah mulai menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2020 silam.
Pelarangan ekspor bijih nikel merupakan ketentuan kebijakan inti dari hilirisasi dalam negeri. Kebijakan itu mengharuskan bijih nikel diolah oleh smelter di dalam negeri agar tercipta nilai tambah dari produk nikel.
Jokowi mengatakan bahwa pendapatan negara dari hilirisasi nikel mencapai US$ 34, 4 miliar pada 2023. Dia pun turut mengapresiasi jumlah smelter di dalam negeri saat ini sudah menyentuh 108 unit. “Lompatannya bayangkan besar sekali,” ujarnya.
Hasil hilirisasi bijih nikel itu akan menjadi modal utama dari bahan baku pembuatan produk olahan lanjutan berupa lembaran besi tahan karat atau stainless steel dan hot rolled (hr) stainless steel. Produk NPI juga merupakan bahan baku dari pembuatan besi dan baja anti karat.
Pemerintah kini juga melebarkan sasaran larangan ekspor bahan mentah mineral pertambangan mencakup bauksit, konsentrat tembaga dan timah. Jokowi pun mendorong agar mempercepat proses hilirisasi batu bara menjadi produk gasifikasi batu bara atau dimethyl ether (DME).
Kementerian Perindustrian mencatat per Februari 2023, terdapat 91 unit pabrik pengolahan mineral di dalam negeri, dengan rincian 48 smelter eksisting dan 43 smelter yang masih dalam tahap studi kelayakan dan konstruksi. Smelter yang sudah beroperasi didominasi oleh smelter nikel.
Sesuai catatan saat ini smelter nikel berjumlah 36 unit, 6 unit smelter besi baja, 2 smelter tembaga, dan 4 smelter aluminium. Rata-rata kapasitas produksi smelter secara tahunan di kisaran 262 ribu ton per unit dan smelter besi baja berkapasitas produksi 1,6 juta ton per tahun. Lebih lanjut, smelter tembaga berkapasitas 150 ribu ton per tahun dan smelter aluminium 544 ribu ton per tahun.
