Top News: Prabowo Incar Pajak Pengusaha Nakal dan Harga iPhone 16 di Malaysia

Aryo Widhy Wicaksono
11 Oktober 2024, 06:19
Presiden Terpilih Prabowo Subianto di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, dengan memakai kemeja putih dan peci hitam.
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Presiden Terpilih Prabowo Subianto di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Button AI Summarize

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengincar tambahan pendapatan pajak Rp 300 triliun dari berbagai sumber. Salah satu yang akan menjadi incaran dalah penerimaan pajak dari para pengusaha nakal.

Sumber pajak ini akan mengacu kepada tiga sumber, yakni kasus-kasus pajak yang sudah inkrah, manipulasi transfer pricing, serta pengusaha yang menunggak kewajiban pajak.

Pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025. Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Rencana Prabowo untuk mengincar penerimaan pajak dari pengusaha nakal menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, simak juga daftar lengkap kementerian dan lembaga di era Prabowo nanti, serta dua anggota direksi baru BSI.

1. Prabowo Incar Tambahan Pajak Rp 300 Triliun dari Pengusaha Nakal, Ini Sumbernya

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengincar tambahan pendapatan pajak sebesar Rp 300 triliun dari berbagai sumber. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan masih banyak penerimaan pajak yang belum terkumpul dari para pengusaha nakal dan sumber lain.

“Kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Drajad mengatakan pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025.

Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad.

2. Daftar Lengkap Calon Kementerian dan Lembaga Kabinet Prabowo, Sudah Digodok DPR

Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggodok nomenklatur kementerian dan lembaga yang akan ada pada kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Pembahasan di DPR bergulir seiring dengan penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) yang tengah dilakukan DPR.

Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, nama-nama calon kementerian dan lembaga di era Prabowo itu diterima DPR dari tim transisi pemerintahan Prabowo - Gibran. Dalam daftar itu sejumlah kementerian dan lembaga dipecah menjadi beberapa lembaga.

Sebagai bagian dari penyesuaian terhadap penambahan jumlah kementerian dan lembaga, DPR pun disebut-sebut menambah alat kelengkapan menjadi 13 komisi dan Badan Anggaran dari sebelumnya hanya 11 komisi.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal belum mengkonfirmasi kabar itu. Ia hanya mengatakan penentuan jumlah komisi dan kementerian serta lembaga yang akan ada pada pemerintahan nanti masih dalam tahap finalisasi.

3. Pasca Stock Split, Harga Saham Baru ISAT Berlaku Pekan Depan

Nilai nominal lama saham PT Indosat Tbk (ISAT) akan berakhir pada Jumat (11/10) di seluruh pasar setelah perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split). Harga saham yang baru akan berlaku efektif pada Senin (14/10) di pasar reguler maupun pasar negosiasi.

Berdasarkan pengumuman ISAT di situs keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI, peniadaan perdagangan di pasar tunai untuk saham perusahaan berlangsung pada 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2024.

"Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama yaitu 15 Oktober 2024," tulis manajemen Indosat dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/10).

Tanggal pencatatan atau recording date jatuh pada Selasa, 15 Oktober 2024. Perlu dicatat, tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai adalah Rabu, 16 Oktober 2024.

Sebagai informasi, ISAT melakukan pemecahan nilai saham atau stock split dengan alasan rendahnya likuiditas atas saham perusahaan. Pemecahan nilai saham dilaksanakan dengan rasio 1:4 atas seluruh saham seri B perseroan yang saat ini berjumlah 8,06 juta saham.

4. Harga iPhone 16 jika Beli di Malaysia, Belum Masuk Indonesia karena TKDN

iPhone 16 tak kunjung masuk ke pasar Indonesia, karena masih dalam proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri alias TKDN. Berapa harga iPhone 16 jika dibeli di Malaysia dan Singapura?

Apple resmi memperkenalkan seri iPhone 16 yang terdiri dari empat varian pada Senin (9/9). Keempat varian ini yakni iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max.

Di Malaysia dan Singapura, iPhone 16 sudah resmi dijual dengan harga beragam, tergantung pada varian dan kapasitas penyimpanan.

Akan tetapi akan ada biaya tambahan untuk WNI yang membeli iPhone 16 dari luar negeri seperti bea masuk, PPN, dan PPh, dengan total pajak dan bea yang harus dibayar tergantung pada kepemilikan NPWP oleh pembeli.

Kementerian Perindustrian Indonesia sedang memproses sertifikasi TKDN untuk iPhone 16 yang berkaitan dengan komitmen investasi Apple, termasuk pembangunan Apple Academy di Indonesia, yang menjadi syarat untuk pemasaran iPhone 16 di Indonesia.

5. Bankir BRI dan Mandiri Diangkat Jadi Direksi Baru BSI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) untuk mengangkat dua anggota direksi baru. Persetujuan ini disampaikan melalui surat OJK nomor SR-443/PB.02/2024 tertanggal 8 Oktober 2024.

Senior Vice President BSI Wisnu Sunandar mengatakan BSI mengangkat Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking, serta Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking.

Kedua anggota direksi baru BSI tersebut sebelumnya berkarier sebagai bankir di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Harry Gusti Utama lahir di Palembang pada 1968. Ia memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar Magister Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia. Harry memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan dan manajemen.

Ari Rizaldi, lahir di Sanggau pada 1970. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Andalas. Ari memiliki karier yang panjang di sektor perbankan, khususnya dalam bidang treasury.

 

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...