Masyarakat Ilmuwan Minta Prabowo Hidupkan Lagi BATAN yang Mati Suri Era Jokowi
Buat ringkasan dengan AI
Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu membentuk kembali Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai badan pelaksana UU Ketenaganukliran. Menurut MITI, BATAN sangat diperlukan untuk menghidupkan kembali upaya pengaturan, penggunaan, sekaligus pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran nasional.
Masyarakat Ilmuwan menilai selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, pemanfaatan tenaga nuklir seolah mati suri. Anggota Pengarah MITI Rohadi Awaludin mengatakan, pengelolaan ketenaganukliran nasional terabaikan selama melebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Rohadi menyebut para peneliti lebih banyak berkutat pada urusan penelitian dan administrasi. Di sisi lain upaya optimalisasi pemanfaatan ketenaganukliran terkesan stagnan bahkan dinilai mengalami kemunduran.
"Padahal fasilitasnya ada, SDM-nya banyak, tapi upaya pemanfaatan ketenaganukliran di Indonesia selama 10 tahun belakangan ini malah merosot. Ini patut kita sayangkan," kata Rohadi, dalam keterangannya Jumat (25/10).
Mantan Kepala Organisasi Riset Nuklir BRIN ini menjelaskan terdapat sejumlah kerugian yang dialami masyarakat selama tidak ada BATAN. Rohadi menyebut, salah satu yang paling menonjol berkaitan dengan instalasi kedokteran nuklir.
Ia mengatakan beberapa rumah sakit mulai mengeluhkan kelangkaan radioisotop dan radiofarmaka untuk melayani pasien penderita kanker. Rohadi mengungkapkan, sebelumnya persediaan radioisotop dan radiofarmaka ini dipenuhi oleh industri dalam negeri dengan pengawasan dan pendampingan BATAN. Fungsi ini menghilang seiring dengan tidak adanya BATAN.
"Sebelumnya beberapa radioisotop dan radiofarmaka berhasil diproduksi di dalam negeri oleh Industri dalam negeri dengan dukungan BATAN di Kawasan Nuklir Serpong. Namun saat ini seluruhnya harus diimpor dari luar negeri," kata Rohadi.
Di sisi lain, Rohadi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah merencanakan peningkatan jumlah instalasi kedokteran nuklir guna meningkatkan layanan kanker nasional. Pengoperasian instalasi kedokteran nuklir dalam jumlah yang semakin besar ini akan menguras devisa negara, karena impor radiofarmaka sangat mahal.
Berdasarkan hal itu, MITI meminta Prabowo untuk kembali mengaktifkan BATAN. Ia menyebut penggunaan tenaga nuklir di negara-negara tetangga pun terus meningkat.
"Tanpa perhatian yang serius dari pihak Pemerintah dikhawatirkan para pasien kanker di Indonesia akan berbondong-bondong pergi ke luar negeri untuk mendapat pelayanan kedokteran nuklir. Semoga berbagai pihak segera menyadari kondisi mengkhawatirkan ini," kata dia.
