Menteri Pigai Butuh Rp 8,3 Triliun Tingkatkan Kesadaran HAM, Apa Programnya?
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan telah menyiapkan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan HAM. Menurut Pigai program itu ditargetkan dapat mengubah pola pikit masayarakat terkait HAM.
"Program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset," kata Pigai dalam rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (31/10).
Dalam pelaksanaannya, Pigai menyebut program itu membutuhkan 83.000 kelompok yang tersebar ke seluruh Indonesia. Saat ini, Pigai mengklaim sebanyak 1.007 tim telah terbentuk dan siap bekerja.
"Dari 83.000 kelompok basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka Rp 8,3 triliun. Tentu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah," kata Pigai.
Dalam rapat dengan Komisi XIII itu, ia menjelaskan hal inilah yang menjadi dasar dari permintaannya mengusulkan anggaran Kementerian HAM mencapai Rp 20 triliun. Program meningkatkan kesadaran masyarakat itu menurut dia menjadi salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan program di Kementerian HAM.
Selain itu, Pigai juga menggambarkan adanya perubahan struktur sehingga terdapat penambahan staf di kementeriannya. Ia mengatakan butuh 2.544 staf di kementerian sebagai dampak adanya penyesuaian struktur baru di Kementerian HAM.
"Setelah saya hitung kekuatan personil, yang ada sekarang 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf," kata Pigai dalam paparannya.
Ia mengungkapkan, dengan jumlah staf sebanyak 188 orang membutuhkan Rp 14 miliar untuk biaya pegawai. Dengan adanya penambahan staf menjadi 2.544 orang maka akan bertambah pula anggaran yang diperlukan untuk gaji serta tunjangan pegawai Kementerian HAM.
"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun," ujar Pigai.
Ia menilai konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai akan membutuhkan dana lebih dari Rp 1,2 triliun. Anggaran itu menurut dia belum termasuk bila ada pembangunan.
