Daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 Disepakati DPR, Ada Pengampunan Pajak
Buat ringkasan dengan AI
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 41 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas tahun 2025. Kesepakatan diambil melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
Dalam rapat itu, semula Panja RUU Prolegnas memaparkan laporannya. Dalam laporan yang disampaikan, 41 RUU masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, lalu 178 UU masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat lalu meminta persetujuan dari anggota yang hadir. "Kami selaku pimpinan rapat paripurna akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan badan legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 tersebut dapat disetujui?" kata Adies Kadir diamini forum.
Berikut daftar RUU Prolegnas Prioritas 2025:
Usulan Komisi:
Komisi I
1. RUU Penyiaran
Komisi II
2. RUU ASN
Komisi III
3. RUU Hukum Acara Pidana
Komisi IV
4. RUU Pangan
5. RUU Kehutanan
Komisi V
6. RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Komisi VI
7. RUU Perlindungan Konsumen
8. RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Komisi VII
9. RUU Kepariwisataan (carry over)
Komisi VIII
10. RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
11. RUU Pengelolaan Keuangan Haji
Komisi IX
12. RUU Ketenagakerjaan
Komisi X
13. RUU Sisdiknas
Komisi XI
14. RUU Pengampunan Pajak
Komisi XII
15. RUU Energi Baru dan Terbarukan (carry over)
Komisi XIII
16. RUU Perlindungan Saksi dan Korban
Usulan Baleg
17. RUU Kejaksaan
18. RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Ketahanan Negara (Komcad)
19. RUU Komoditas Strategis
20. RUU Pertekstilan
21. RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
22. RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (carry over)
23. RUU Pengaturan Pasar Ritel Modern
24. RUU BPIP
25. RUU Pilkada
26. RUU Pemilu
27. RUU Statistik
28. RUU Perindustrian
29. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
30. RUU Hak Cipta
31. RUU Masyarakat Hukum Adat
32. RUU Pemerintahan Daerah
Usulan pemerintah
33. RUU Hukum Acara Perdata (carry over)
34. RUU Narkotika dan Psikotropika (carry over)
35. RUU Desain Industri
36. RUU Hukum Perdata Internasional
37. RUU Pengelolaan Ruang Udara (carry over)
38. RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik
39. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
40. RUU Ketenaganukliran
Usulan DPD
41. RUU Daerah Kepulauan
