3 Juta Ibu dan Anak Ditargetkan Terima Makan Bergizi Gratis hingga Maret
Membuat ringkasan dengan AI
Pemerintah mulai menyebar makan bergizi gratis alias MBG lewat 190 dapur di seluruh Indonesia per Senin (6/1). Lewat program ini, pemerintah menargetkan sebanyak tiga juta ibu dan anak menerima makan bergizi gratis selama kuartal pertama 2025.
“Rencana kami di bulan Januari hingga Maret ini ada tiga juta penerima manfaat,” kata Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, usai meninjau program makan bergizi gratis di Cilangkap, Depok, Senin (6/1).
Pemerintah juga menargetkan ada 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada Desember 2025. Angka ini bakal meningkat bertahap hingga mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2029.
Penerima manfaat program MBG terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, ada juga ibu hamil serta ibu menyusui.
Untuk memproduksi makanan yang dibagikan dalam program ini, pemerintah mengoperasikan 190 dapur alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi. Harapannya, ada 937 dapur MBG yang bisa beroperasi pada akhir bulan ini.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan setiap SPPG dikelola seorang kepala yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi makan bergizi gratis, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah.
“Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasan dalam siaran pers, Senin (6/1).
Selain dapur, saat ini ada 140 UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program MBG. Untuk mendaftar, bisa kunjungi situs resmi Badan Gizi Nasional, tanpa dipungut biaya.
Adapun program MBG memakan anggaran Rp 71 triliun dari APBN 2025. Ia juga menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat alias PHTC Prabowo-Gibran.
