KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Usut Kasus Suap Harun Masiku
Membuat ringkasan dengan AI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Selasa (7/1). Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengkonfirmasi penggeledahan tersebut.
"Saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka Hasto Kristiyanto (HK)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (7/1).
Hasto saat ini telah berstatus tersangka dalam perkara suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Meski begitu, Tessa belum menyampaikan informasi lanjutan mengenai penggeledahan. Ia mengatakan informasi lengkap akan disampaikan saat penggeledahan telah rampung dilakukan.
"Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai," kata dia.
Sebelumnya, KPK membuka opsi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Hasto jika kembali tak memenuhi panggilan penyidik. Pemanggilan sebelumnya telah dilakukan pada Senin (6/1) namun Hasto mangkir.
"Bagi tersangka maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Bagi tersangka, ya," kata Tessa kepada wartawan Senin (6/1).
Hasto seharusnya diperiksa penyidik KPK kemarin. Namun, ia tak dapat memenuhi panggilan lembaga antirasuah. Pemeriksaan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan.
Hasto telah bersurat pada KPK mengenai alasan ketidakhadirannya. Tessa meyakini Hasto akan memenuhi panggilan penyidik nantinya.
"Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan," kata Tessa.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy mengatakan, Hasto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini karena telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya.
Ia memastikan PDIP dan Hasto taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses. “Namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan," kata Ronny dalam keterangannya, Senin (6/1).
Hasto disangka terlibat suap dalam perkara pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tindak pidana korupsi dilakukan oleh saudara Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Selasa (24/12).
Setyo mengungkapkan setelah dilakukan gelar perkara pada Jumat (20/12) penyidik menemukan bukti keterlibatan Hasto dalam perkara tersebut. Namun, KPK baru mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember.
"Pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud," kata Setyo.
Harun Masiku merupakan eks calon anggota legislatif dari PDIP yang telah buron selama lima tahun. Harun diduga terlibat menyuap komisioner KPU saat itu yaitu Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.
Dalam perkara itu Wahyu sudah ditetapkan bersalah dan menjalani hukuman. Sementara Harun Masiku yang diduga menyiapkan uang sekitar Rp 850 juta sebagai pelicin tak kunjung memenuhi panggilan KPK hingga ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
