Anggaran Kementerian PKP Susut 70%, Bagaimana Nasib Program 3 Juta Rumah?


Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan anggaran definitif tahun ini berkurang lebih dari 70% dari Rp 5,4 triliun menjadi Rp 1,6 triliun. Meski demikian, mereka menjanjikan target target tiga juta rumah per tahun tak terganggu dengan pemotongan tersebut.
Pemotongan tersebut merupakan hasil implementasi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Merespons hal tersebut, Kementerian PKP merancang ulang peta jalan dan perencanaan program 3 juta rumah tahun ini.
"Sampai dengan hari ini, target Kementerian PKP sama. Maka dari itu, kami coba rekonstruksi peta jalan bagaimana caranya menggunakan semua lini sumber daya dan semua kekuatan," kata Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP Imran kepada Katadata.co.id, Kamis (30/1).
Imran mengatakanpembangunan rumah di pedesaan baru pada tahap konsolidasi kementerian. Sebab, mayoritas pejabat kementerian baru dilantik pada hari Kamis.
Selain itu, Imran menilai anggaran pemerintah terkait pembangunan rumah di desa masih sangat dinamis. Adapun, Imran menyampaikan pembangunan rumah di desa hanya 1 juta unit.
Imran menjelaskan pembangunan 1 juta rumah di pesisir akan menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur. Sebab, pembangunan rumah di kawasan pesisir lebih cocok menggunakan pendekatan permukiman lantaran berada di wilayah pesisir desa dan kota.
Sebelumnya, Imran optimistis jumlah rumah di pedesaan yang dapat dibangun pada kuartal pertama tahun ini mencapai 500.000 unit. Karena itu, Imran berencana bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan.
Sebagai contoh, Imran akan merujuk data yang disediakan pemerintah daerah dalam menentukan peserta program 2 juta rumah di pedesaan.
Sebelum implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 triliun hingga Rp 18 triliun untuk program rumah gratis bagi masyarakat miskin.
Namun, program yang rencananya akan dilakukan dalam bentuk subsidi cicilan kredit pemilikan rumah atau KPR ini hanya diperuntukkan untuk kawasan pedesaan.
Salah satu skema yang akan dijalankan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah adalah menanggung cicilan kredit pembelian rumah atau KPR bagi masyarakat senilai Rp 600 ribu per orang per bulan selama 25 tahun. Rumah yang ditawarkan seharga Rp 180 juta per unit bertipe 36 meter persegi dengan luas tanah 70 meter persegi.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, program tersebut hanya berlaku bagi pembangunan perumahan di pedesaan yang ditargetkan mencapai 2 juta unit per tahun.
Total dana yang disediakan mencapai Rp 16 triliun hingga Rp 18 triliun yang akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
"Program 2 juta rumah di desa akan dibantu anggaran negara. Pengembang lokal nanti dibantu bank milik negara, pemerintah, dan masyarakat yang jadi nasabah bank," kata Hashim di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (20/1).