Pelantikan Kepala Daerah Potensi Mundur Usai MK Majukan Vonis Dismissal Sengketa


Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi diundur. Semula DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri bersepakat untuk menggelar pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) gelombang pertama pada 6 Februari.
Menurut Dasco, pengunduran jadwal pelantikan bisa mundur lantaran Mahkamah Konstitusi memajukan jadwal pembacaan putusan dismissal sengketa Pilkada. Putusan dismissal adalah putusan yang dibacakan atas penyaringan MK apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak berdasarkan penelitian atas bukti permulaan yang telah dikumpulkan.
"Jadi kami mendapatkan kabar Mahkamah Konstitusi akan memutuskan lebih cepat untuk sengketa-sengketa yang bisa dilanjut atau tidak dilanjut perkaranya," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1).
Dasco mengatakan DPR akan segera berkomunikasi dengan pemerintah berkaitan dengan keputusan terbaru yang disampaikan MK. Ia mengatakan, DPR akan melakukan rapat konsultasi kembali bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu berkaitan dengan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih.
Sebelumnya MK mengumumkan akan membacakan putusan dismissal sengketa pilkada 2024 pada 4-5 Februari 2025. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, putusan dismissal semula akan dibacakan pada tanggal 11-13 Februari 2025.
“Mungkin lebih baik kita kemudian menunggu hasil putusan tersebut, supaya kemudian kepala daerah bisa dilantik secara bersama-sama lebih banyak daripada rencana semula," kata Dasco.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan telah menjadwalkan rapat dengan Mendagri dan lembaga penyelenggara pemilu pada Senin (3/2). Rifqi menyebutkan undangan kepada Mendagri, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah dilayangkan.
Sebelumnya, DPR bersama Mendagri dan penyelenggara pemilu telah menentukan waktu pelantikan kepala daerah berdasarkan rapat yang digelar pada Rabu (22/1) lalu. Konsultasi lanjutan menurut Rifqi diperlukan agar putusan perubahan dibuat dalam prosedur yang sesuai.
"Kami memohon kepada MK agar ada kepastian kapan mereka memutuskan perkara-perkara yang bersifat dismissal atau yang mereka tolak karena secara formil tidak memenuhi syarat," ujar Rifqi.
Merespons informasi tersebut, dia menyebut bahwa wajar bila pemerintah dan penyelenggara pemilu melakukan simulasi (exercise) terkait penjadwalan ulang terkait pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Ia pun mengatakan, secara personal, memandang baik bila pelantikan seluruh kepala daerah terpilih dilakukan serentak, baik mereka yang berperkara di MK maupun tidak.
Hal tersebut, kata dia, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 dan Nomor 46/PUU-XXII/2024 yang mengisyaratkan bahwa pilkada serentak harus juga di dalamnya ada pelantikan serentak. "Tapi bagaimana keputusannya kami tunggu Senin tanggal 3 Februari 2025 di RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi II DPR RI," kata dia.