Abraham Samad Laporkan Dugaan Korupsi dalam Perkara Pagar Laut ke KPK

Ringkasan
- Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan korupsi dalam penetapan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 sebagai PSN dan penerbitan HGB di area pagar laut Tangerang.
- Dugaan korupsi meliputi suap dalam penetapan PIK 2 sebagai PSN dan penerbitan sertifikat di atas laut oleh PT Agung Sedayu Group.
- KPK akan memverifikasi laporan tersebut untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi wewenangnya.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi penetapan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 sebagai proyek strategis nasional (PSN) dan penerbitan hak guna bangunan (HGB) di area pagar laut Tangerang, Banten. Aduan itu disampaikan bersama koalisi masyarakat sipil ke KPK pada Jumat (31/1).
Beberapa tokoh yang mendatangi KPK bersama Samad yakni mantan pimpinan KPK M. Jasin, aktivis Said Didu, dan Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni. Ada pula Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, serta Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.
"Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi yang terjadi di proyek strategis nasional PIK 2," kata Samad kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (31/1).
Ia mengatakan, dugaan korupsi yang diadukan ke KPK berkaitan dengan dugaan suap dalam penetapan PIK 2 menjadi PSN. Samad juga mengatakan adanya dugaan praktik suap dalam penerbitan sertifikat di atas laut Tamgerang yang dilakukan PT Agung Sedayu Group beserta anak perusahaanya.
Menurut Samad, data yang dimiliki oleh tim cukup banyak dan telah dikumpulkan dalam satu sistem. Ia bersama koalisi masyarakat sipil menyatakan komitmen untuk mendistribusikan berkas yang telah dikumpulkan ke KPK untuk mempercepat penyelidikan.
“Namun, kami juga yakin bahwa KPK memiliki cukup data untuk melakukan investigasi menyeluruh," kata Samad.
Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, komisi antirasuah akan memverifikasi laporan yang dilayangkan Samad beserta koalisi masyarakat sipil tersebut. Tim KPK menurut Tessa akan memverifikasi dan menganalisis data yang masuk termasuk memastikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang KPK.
"Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK,” ujar Tessa.
Kasus pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang Banten makin menarik perhatian lantaran ditemukan adanya hak guna bangunan (HGB) yang tercatat di atas laut. Adapun Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah membatalkan 50 dari 263 sertifikat HGB/HM yang ada di area pagar laut antara lain, milik PT Intan Agung Makmur (IAM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.