Bangun 3 Juta Rumah, Pemerintah Berencana Pakai Tanah Eks BLBI di Bekasi
Ringkasan
- Akses menuju terminal Bandara Soekarno-Hatta telah kembali normal pasca banjir.
- Operasional bandara tetap berjalan meski terjadi genangan air akibat hujan deras.
- Calon penumpang diimbau untuk berkoordinasi dengan maskapai dan datang lebih awal ke bandara guna menghindari keterlambatan.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, berencana mengunjungi tanah sitaan dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI di Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (22/2). Tanah tersebut rencananya akan digunakan untuk Program 3 Juta Rumah.
Kementerian Keuangan mendata setidaknya ada 241 bidang tanah seluas 89 hektare yang disita dalam kasus korupsi BLBI di Bekasi. Maruarar rencananya akan mengunjungi tanah tersebut bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban.
"Kami akan melihat tanah di Bekasi yang jadi sitaan kasus korupsi BLBI karena itu tanah milik negara yang menganggur. Artinya, tanah itu sudah siap untuk dibangun," kata Maruarar di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (20/2).
Seperti diketahui, beberapa pengembang mengaku pesimis terkait rencana penggunaan tanah sitaan kasus korupsi sebagai lokasi program tiga juta rumah. Meski demikian, Maruarar menilai pemerintah tidak bisa memaksa pelaku usaha untuk sependapat dengan pemerintah.
"Saya sampai saat ini optimistis terkait implementasi program tiga juta rumah. Tunggu tanggal mainnya ya," katanya.
Berdasarkan data Kemenkeu, pemerintah telah menyita tanah di Bekasi milik dua entitas yang terlibat dalam kasus korupsi BLBI, yakni Bank Penyehatan Perbankan Nasional dan PT Eraska Nofa.
Secara rinci, lokasi tanah milik Bank Central Dagang ada di Desa Cibening, Kabupaten Bekasi, sementara lokasi tanah Eraska Nofa di Jatisampurna, Kota Bekasi.
Luas tanah bekas BPPN di Kabupaten Bekasi mencapai 60 hektare yang terbagi dalam 73 bidang tanah senilai Rp 150 miliar. Namun tanah tersebut telah dialokasikan sebagai lokasi pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Bekasi.
Luas tanah sitaan bekas Eraska Nofa mencapai 29,08 hektare yang terbagi dalam 168 bidang tanah. Penyitaan ini dilakukan untuk kepentingan pengamanan kekayaan negara dan sebagai bentuk percepatan penyelesaian piutang negara yang wajib dilunasi oleh Eraska Nofa sekitar Rp 40, 804 miliar dan USD 8,62 juta.
Tanah eks BLBI di Kota Bekasi tersebut disita oleh Kemenkeu pada Mei 2023. Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id, tanah tersebut belum memiliki rencana penggunaan pasti oleh pemerintah sejak disita sampai saat ini.
Sebelumnya, Maruarar telah menemukan tanah seluas 1.000 hektare di Banten hasil sitaan Kejaksaan Agung. Alhasil, Maruarar mendorong pengalihan tanah-tanah hasil korupsi, tanah sitaan, ataupun tanah yang belum terbangun untuk dimanfaatkan sebagai perumahan.
Maruarar juga berencana menggunakan tanah sitaan perbankan hasil kredit macet. Ia pun mengajak sektor swasta untuk dapat berkontribusi melalui dua cara, yakni menyumbangkan tanah atau membantu konstruksi dalam program tiga juta rumah.
Maruarar menjelaskan penyediaan tanah sitaan pada akhirnya dapat menekan harga konstruksi rumah dalam program tersebut. Adapun harga tanah berkontribusi hingga 40% pada biaya konstruksi rumah.
Ia menargetkan dapat membangun 3,44 juta rumah baru sepanjang tahun depan. Sebanyak 3 juta unit untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 3,1 juta per bulan, 340.000 unit untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 3,1 juta sampai Rp 8 juta per bulan, dan 100.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan di atas Rp 8 juta.
