Golkar Perintahkan Seluruh Kader Kepala Daerah Ikut Retret, Ada Ancaman Sanksi
Ringkasan
- Pagar laut di Kabupaten Tangerang dan Bekasi bukan bagian dari proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang masih dalam kajian.
- Pengembangan giant sea wall akan melibatkan pihak swasta melalui skema PPP, namun belum ada investor yang mengajukan proposal.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mendalami kasus pemasangan pagar laut yang tidak berizin di perairan Kabupaten Tangerang dan Bekasi, dan telah menurunkan tim untuk mengumpulkan keterangan.
Membuat ringkasan dengan AI Partai Golkar menyerukan seluruh kader yang terpilih sebagai kepala daerah untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Termasuk, mereka yang berpasangan dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, wajib hukumnya bagi kader partai berlogo pohon beringin untuk mengikuti retret kepala daerah. Jika tidak mengikuti, ada konsekuensi yang harus ditanggung.
"Jadi kalau dalam bahasa agama itu wajib hukumnya, itu ada konsekuensi-konsekuensi bagi kader-kader Partai Golkar," kata Idrus dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, (21/2).
Pernyataan ini menyusul sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan para kader partainya untuk menunda keberangkatan ke retret usai Sekretaris Jenderal PDIP ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bagi kami sangat menghargai dan hormat kepada sikap dan pandangan setiap partai. Dan tentu etikanya Partai Golkar tidak ingin ikut campur masalah intern partai," kata Idrus.
Idrus mengatakan, Partai Golkar menilai retret merupakan program positif dalam untuk membangun profesionalitas. "Kami anggap sebagai semacam sebuah sebuah orientasi kerja," kata dia.
Retret, kata Idrus, diperlukan untuk para kepala daerah memahami tugas pokok dan fungsi mereka dalam menjabat nantinya. "Bagaimana penganggaran misalkan, bagaimana pemerolahan, dan lain-lain sebagainya ini perlu diberikan orientasi," kata dia.
Sebelumnya, Megawati mengambil tindakan usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mega meminta seluruh kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan retret ke Magelang, Jawa Tengah. Hal ini diatur dalam surat yang diterbitkan pada Kamis (20/2).
Dalam surat bernomor kop 7294/IN/DPP/II/2025 itu, Mega menginstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan mereka untuk menerima pengarahan Presiden Prabowo Subianto.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian bunyi poin pertama surat tersebut.
Surat instruksi tersebut juga menjelaskan hal ini karena Mega mencermati dinamika politik usai Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK. Dalam surat tersebut, Mega menyebut Hasto terkena kriminalisasi hukum.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
