Kejagung Respons Bantahan Pertamina Soal Oplos Pertamax, Singgung Fakta Hukum

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Harli Siregar merespons pembelaaan Pertamina soal dugaan Pertamax oplosan. Kejaksaan mengatakan menemukan pembayaran yang tak sesuai dari pembelian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Harli mengatakan, ada bukti Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembayaran untuk RON 92 atau Pertamax, padahal yang dibeli klasifikasinya lebih rendah, yakni RON 90 yang setara Pertalite.

"Karena memang kami dapatkan fakta hukum yang sudah selesai ya, bahwa RS selaku Dirut PPN itu melakukan pembayaran terhadap pembelian minyak yang RON 92 berdasarkan pricelist-nya. Padahal yang datang itu di RON 90," kata Harli di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).

Harli mengatakan, dugaan tahun pembelian tersebut yakni pada 2018-2023. Ia juga menjanjikan kejaksaan tak bias dalam melakukan pemeriksaan.

"Karena yang kita selidiki ini adalah 2018-2023, minyak itu barang habis pakai kalau sampai 2 tahun. Kan stoknya itu berputar. Jadi, supaya tidak bias," kata Harli.

Harli mengatakan, saat ini Kejagung juga tengah memperdalam dugaan yang disangkakan berkaitan dengan total distribusi dari periode 2018-2023.

"Pricelist-nya itu yang dibayar RON 92. Barang yang masuk itu di bawah 92. Kan kami harus sampaikan fakta ke masyarakat. Apakah distribusinya sesuai penerimaan barang? Nah, itu nanti," kata Harli. 

PT Pertamina telah membantah dugaan mengoplos bahan bakar minyak tersebut. VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Santoso mengatakan, produk yang sampai ke masyarakat telah sesuai dengan spesifikasinya.

"Kami pastikan produk yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasinya, karena ada pemeriksaan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS," Fadjar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).

Fadjar mengatkaan, pemeriksaan spesifikasi BBM milik pihaknya oleh LEMIGAS dilakukan secara berkala. Selain itu, Fadjar mengklaim pihaknya telah melakukan pemeriksaan secara mandiri untuk memastikan kualitas BBM yang sampai ke masyarakat.