Pimpinan MPR Dorong Pemerintah Tegas Atasi Premanisme Berkedok Ormas
Membuat ringkasan dengan AI Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong pemerintah menindak tegas premanisme berkedok ormas karena mengganggu investasi.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan dari segi investasi masalah keamanan dan penegakan hukum merupakan hal yang paling utama.
Ia menyebut investor tak masalah jika harus berinvestasi di daerah yang infrastrukturnya belum memadai asalkan dari segi kepastian hukum dan keamanannya terjamin.
"Kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha, kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda kutip aksi-aksi koboi, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ( 28/4).
Eddy menjelaskan saat ini di Indonesia terdapat tiga pendorong perekonomian negara, yakni belanja konsumen, ekspor, dan investasi. Tiga mesin utama ini, kata Eddy, merupakan pendorong untuk meningkatkan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang delapan persen.
"Jika ada gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut," kata dia.
Belakangan, aksi premanisme berkedok ormas disoroti lantaran sejumlah kejadian. Salah satunya yakni mengganggu pendirian pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
