Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ingin pemberian izin usaha pertambangan dikuasakan kepada UKM lokal, bukan yang berbasis di Jakarta, guna mendukung pemerataan ekonomi.
PBNU mendukung revisi UU Minerba yang memberi ruang bagi organisasi keagamaan mengelola wilayah izin pertambangan khusus, menekankan kebutuhan payung hukum yang kuat.
Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang tengah disusun Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai sorotan. Apa dasarnya?
Pemerintahan Prabowo akan memulai program makan bergizi gratis pada Januari 2025. Salah usulannya dengan menggantikan susu dengan daun kelor untuk nutrisi yang seimbang tanpa biaya tambahan.
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Bidang Kerja sama Luar Negeri Luluk Nur Hamidah menegaskan, bahwa tidak ada kode etik yang dilanggar oleh Muhaimin Iskandar.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, merasa prihatin atas sikap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Persatuan Islam (Persis) yang menerima jatah konsesi tambang dari pemerintah.
Jokowi mengatakan dirinya kerap mendapat keluhan soal pengelolaan tambang dari ormas keagamaan. Keluhan diterima saat berkunjung ke beberapa pondok pesantren dan masjid.
Aturan yang diterbitkan Jokowi akan memuluskan ormas keagamaan untuk mendapatkan izin pertambangan. Mereka bakal mendapatkan wilayah bekas pengelolaan Kaltim Prima Coal hingga Arutmin.
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memfasilitasi pembukaan rekening serentak untuk amal usaha, organisasi otonom, dan ratusan warga Muhammadiyah di Kota Serang, Banten.