Berita Ormas Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Jokowi mengatakan dirinya kerap mendapat keluhan soal pengelolaan tambang dari ormas keagamaan. Keluhan diterima saat berkunjung ke beberapa pondok pesantren dan masjid.

Aturan yang diterbitkan Jokowi akan memuluskan ormas keagamaan untuk mendapatkan izin pertambangan. Mereka bakal mendapatkan wilayah bekas pengelolaan Kaltim Prima Coal hingga Arutmin.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memfasilitasi pembukaan rekening serentak untuk amal usaha, organisasi otonom, dan ratusan warga Muhammadiyah di Kota Serang, Banten.

Kementerian ESDM membuka peluang bagi badan usaha ormas keagamaan untuk mengelola tambang mineral selain batu baru.

PBNU mengatakan posisinya sebagai ormas keagamaan hanya menerima kebijakan dari pemerintah terkait pengelolaan tambang batu bara, tidak terlibat dalam perumusan kebijakan.

PBNU mengaku telah menerima banyak kritikan lantaran menerima penawaran dari negara untuk mengelola tambang batu bara.

Muhammadiyah akan mengkaji manfaat pengelolaan usaha tambang untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan hingga pembiayaan BPR Syariah yang mereka kelola.

Pemerintah memberikan prioritas kepada ormas keagamaan untuk dapat mengelola usaha pertambangan. Namun tambang yang bisa dikelola ormas hanya tambang batu bara. Ini alasannya.

Studi internal akan jadi acuan jika Muhammadiyah sepakat untuk menerima IUP batu bara dari pemerintah nantinya.

Ormas Keagamaan akan mengelola wilayah tambang eks-milik enam perusahaan yang izinnya telah berakhir di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Organisasi masyarakat atau ormas kegamaan yang masuk ke bisnis batu bara perlu dipastikan bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pertambangan.

Habib Luthfi mengatakan dirinya tak pernah mengikuti pembahasan kebijakan soal izin kelola tambang batu bara kepada ormas keagamaan.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tetap optimistis organisasi masyarakat atau ormas keagamaan akan tertarik mengambil izin usaha pertambangan (IUP) batu bara di tengah berbagai penolakan.

Bahlil beranggapan bahwa munculnya beragam penolakan tersebut didasari oleh komunikasi pemerintah yang belum optimal.

Anggota Komisi VII DPR dari fraksi PKS, Mulyanto, menilai pemberian izin tambang kepada ormas berpotensi menjadi jebakan Batman bagi ormas tersebut mengingat tingginya risiko.