DPR Puji Prabowo usai Kembalikan Empat Pulau Sengketa ke Aceh


Anggota Komisi V DPR Musa Rajekshah alias Ijeck mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang mengembalikan empat pulau yang bersengketa ke Provinsi Aceh. Keempat pulau tersebut yakni pulau Mangkir Besar (Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Ijeck menilai, langkah Prabowo merupakan keputusan yang bijak. Menurutnya, Prabowo merupakan penyelesai masalah atau problem solver yang mementingkan asas kebersamaan di atas segalanya.
"Pak Presiden ini memang problem solver yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam kondisi apapun," kata Ijeck dalam keterangannya, Rabu (18/6),
Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 ini bersyukur dengan keputusan yang diambil oleh Prabowo mengembalikan empat pulau tersebut ke Provinsi Aceh.
Prabowo memutuskan keempat pulau tersebut masuk ke dalam Provinsi Aceh. Keputusan ini merupakan hasil rapat antara pemerintah pusat, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatra Utara. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
"Presiden, berlandaskan dasar dokumen, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau masuk ke wilayah administrasi Aceh," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).
Prasetyo berharap keputusan ini bisa mengakhiri kontroversi yang ada di masyarakat. Permasalahan sengketa pulau ini sempat menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara.
Perselisihan keduanya memuncak setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
Aturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada 25 April itu menetapkan empat pulau yang sebelumnya berada di Kabupaten Aceh Singkil kini masuk ke dalam wilayah administrasi Sumut.