IPW Sebut Brimob Langgar Prosedur Pengamanan Demo DPR Berujung Korban Meninggal

Nur Hana Putri Nabila
29 Agustus 2025, 07:36
DPR
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wpa.
Personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya melakukan penjagaan saat aksi menuntut pengusutan kasus penabrakan pengemudi ojek online oleh mobil rantis Brimob di kawasan Senin, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut personel Brimob diduga melanggar prosedur pengamanan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai objek vital. Insiden ini terjadi saat demo pada Kamis (28/8), hingga dua pengemudi ojek online menjadi korban; satu selamat, sementara satu lainnya meninggal usai dilindas mobil Brimob di Pejompongan.

Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan prinsip pengamanan objek vital adalah memastikan keselamatan personel dan penghuni gedung serta menjaga gedung dari potensi ancaman hukum. Menurut Sugeng, saat objek vital sudah aman seharusnya pengejaran tidak lagi dilakukan. 

“IPW menilai  pengejaran para pelaku unjuk rasa adalah kesalahan prosedur dan pendorongan massa aksi oleh rantis Brimob harus dalam posisi Rantis berjarak dengan massa aksi di depannya agar bisa melakukan kontrol pengamanan dan pergerakan rantis,” ujar Sugeng dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (29/8). 

Lebih jauh Sugeng mengatakan personel Brimob yang menabrak dan melindas seorang pengendara ojek online (Ojol) saat demo di DPR RI harus segera ditangkap dan diproses hukum. Hal itu lantaran tindakan yang dilakukan sudah masuk dalam ranah pelanggaran pidana penganiayaan. 

Menurut IPW, rantis seharusnya menjaga jarak dengan massa aksi untuk mengontrol keamanan personel dan objek vital. Posisi rantis juga tidak boleh berada di “blind spot” massa karena berisiko bagi keselamatan polisi maupun peserta aksi.

Berdasarkan video yang beredar, Sugeng mengatakan pergerakan rantis yang melindas pengemudi ojek online menunjukkan pelanggaran prosedur. Rantis terlihat tidak memantau massa aksi dan bahkan berpotensi masuk ke kerumunan, meningkatkan risiko bagi petugas secara fisik maupun pengendalian rantis. Selain itu, rantis tampak tidak dalam satu komando dengan pimpinan lapangan.

“Hal ini terbukti rantis bergerak sendiri bahkan melarikan diri dari kejaran massa. Dalam posisi melarikan diri bisa terdapat potensi korban lain,” kata Sugeng. 

IPW mendesak Propam Mabes Polri untuk menindak tegas personel Brimob yang bertindak brutal dan melakukan proses kode etik dan hukum pidana.

Lebih jauh, Sugeng mengatakan IPW juga mendorong evaluasi profesional dan terukur terhadap pengamanan objek vital DPR RI, agar tidak terjadi kekerasan berlebihan yang menimbulkan luka atau kematian, baik bagi massa aksi maupun aparat. Menurut IPW, sangat penting mencegah terjadinya kematian warga sipil akibat tindakan kekerasan oleh aparat.

“Sebab, hal ini akan menjadi pemicu kemarahan makin besar masyarakat pada pemerintah dan aparatur kepolisian,” ucap Sugeng. 

Ada 7 Pelaku di Dalam Mobil Rantis Brimob yang Lindas Driver Ojol

Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik mengungkap, terdapat tujuh pelaku di dalam mobil rantis Brimob yang melindas seorang driver ojek online atau ojol hingga meninggal dunia. Ketujuh pelaku tersebut saat sudah diamankan dan tengah dilakukan pemeriksaan.    

"Sudah diamankan semua jadi kendaraan dan pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini," ujar Kepala Divisi Propam Polri Abdul Karim dalam konferensi pers di RSCM ada Kamis (28/8) malam seperti dipantau melalui siaran langsung CNNIndonesia.  

Adapun ketujuh pelaku tersebut, yakni Kompol C, Aibda M, Bripta R, Briptu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka G. Menurut Karim, ketujuh pelaku saat ini tengah diperiksa di Mako Brimob Kwitang. Mobil Taktis yang menjadi barang bukti insiden tersebut juga diamankan di lokasi yang sama.  

Karim pun menyampaikan permintaan maaf atas nama pribadi dan institusi terkait insiden ini. Ia memastikan insiden ini menjadi perharian pimpinan dan organisasi, serta akan diproses secara adil dan transparan.  

"Penanganan akan setransparan-transparannya dengan melibatkan pihak eksternal secara profesional dan kami akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini," ujar dia. 




Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nur Hana Putri Nabila

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...