Aksi Protes Meluas, Prabowo Minta Kementerian Terima Kritik dari Masyarakat

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga (KL) membuka ruang diskusi untuk menampung masukan publik di tengah gelombang unjuk rasa yang dalam beberapa hari terakhir yang berujung pada aksi pengrusakan dan penjarahan.

“Kepada pemerintah, saya perintahkan semua kementerian dan lembaga untuk menerima utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, maupun perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama para petinggi partai politik di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).

Prabowo juga menegaskan bahwa setiap partai politik telah memberi sanksi tegas kepada anggota DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru. Selain itu, pimpinan DPR juga menyatakan akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri.

Prabowo menambahkan, DPR akan mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, serta kelompok sipil untuk berdialog langsung dan menyampaikan aspirasi mereka.

Dia juga mengimbau masyarakat tetap percaya pada pemerintah dan menjaga persatuan nasional. “Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Mari kita jaga persatuan dengan semangat gotong royong,” katanya.

Prabowo mengungkapkan bahwa para Ketua Umum Partai Politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing. Langkah ini berlaku mulai 1 September 2025, terutama bagi anggota yang menyampaikan pernyataan keliru.