DPR Minta Aparat Investigasi Kasus Keracunan Massal MBG, Selidiki Penyebab

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan investigasi terkait kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) massal yang belakangan marak terjadi di sejumlah wilayah. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menilai aparat perlu mengklasifikasikan apakah kejadian ini karena kelalaian atau karena disengaja. Investigasi menurut Sufmi perlu dilakukan secara menyeluruh. 

“Kami juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan. Untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Di sisi lain, Dasco meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) agar serius menyikapi kasus ini. Pasalnya, keracunan terjadi di sejumlah tempat. 

“Kami turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Nah tentunya kami meminta kepada BGN kali untuk menyikapi hal ini dengan serius,” kata Dasco. 

Selaku legislator, ia memberi waktu pada BGN untuk melakukan evaluasi agar program MBG berjalan dengan baik. Namun demikian, di DPR sendiri ia menyerahkan pemantauan kasus ini pada komisi terkait, dalam hal ini Komisi IX DPR. 

“Komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” katanya. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menelan korban. Teranyar, ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dinas Kesehatan Bandung Barat mencatat data per Rabu (24/9) sore korban keracunan mencapai 842 orang. 

“Total korban keracunan sebanyak 842 orang. Data terakhir pada pukul 16.24 WIB,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N Sukandar, di posko kesehatan Kantor Kecamatan Cipongkor, Rabu (24/9) malam.

Atas peristiwa ini, pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB supaya penangannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu,” kata Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di Bandung Barat, Selasa (23/9).

Jeje juga menyebut SPPG di wilayah tersebut telah ditutup sementara. Pemkab Bandung Barat juga akan mengevaluasi secara menyeluruh 85 dapur lainnya yang ada di wilayah Bandung Barat, yang diakui Jeje belum seluruhnya memiliki sertifikasi sehat.

“Semuanya tetap kita evaluasi karena data yang saya dapat, 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Yang kita stop saat ini baru dapur di Cipongkor,” kata Jeje.