BGN Tanggung Biaya Korban Keracunan MBG di Daerah Non-KLB

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban keracunan makan bergizi gratis (MBG). Ketentuan tersebut berlaku untuk korban keracunan di daerah yang tidak menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan ada dua mekanisme penanggulangan biaya korban keracunan MBG. Mekanisme tersebut masing-masing mengatur penganggaran untuk daerah yang menetapkan KLB maupun yang tidak memberlakukan KLB.

Dadan mengatakan daerah yang menetapkan status KLB untuk kasus keracunan MBG dapat mengajukan klaim biaya penanganan korban ke asuransi kesehatan. Dengan skema ini, kewajiban biaya bisa ditanggung melalui asuransi sehingga tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah pusat.

“Ketika pemerintah kota maupun kabupaten yang menetapkan kejadian luar biasa, maka pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaan itu ke asuransi,” kata Dadan dalam Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada Program MBG di Kementerian Kesehatan pada Kamis (2/10).

Di sisi lain, daerah yang tidak menetapkan status KLB maka seluruh biaya perawatan korban keracunan ditanggung oleh BGN. “Bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional,” ujar Dadan.

Sejauh ini terdapat sejumlah daerah yang menetapkan status KLB untuk kasus keracunan MBG. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut di Jawa Barat serta Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan KLB setelah hampir 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala keracunan massal dalam beberapa hari terakhir akibat konsumsi MBG.

Kasus ini tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cipongkor. Para siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan sesak napas. Sampel makanan dan muntahan korban telah diambil untuk diuji laboratorium guna memastikan sumber kontaminasi.

Langkah serupa juga diambil oleh Pemerintah Kabupaten Garut setelah ada 131 orang siswa sekolah menjadi korban keracunan per 1 Oktober kemarin.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Agam juga telah menetapkan status KLB menyusul catatan 86 korban terindikasi keracunan MBG. Rinciannya yakni 57 korban merupakan murid sekolah, 6 guru, dan 2 orang tua murid serta 21 lainnya belum melaporkan statusnya secara spesifik.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan ada 5.914 penerima manfaat MBG mengalami keracunan sejak Januari hingga 25 September yang tersebar di 70 lokasi. Para penerima yang menjadi korban terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

BGN mencatat kasus tersebut tersebar di tiga wilayah. Wilayah II atau Jawa menjadi yang tertinggi dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. Di urutan berikutnya, Wilayah I yakni Sumatra melaporkan 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak. Sementara Wilayah III yang mencakup NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, tercatat ada 20 kasus dengan 997 orang mengalami keracunan.

Kasus ini juga menunjukkan lonjakan pada Agustus dan September. BGN mencatat pada Januari terdapat 4 kasus dengan 94 korban. Jumlah itu kemudian melonjak drastis menjadi 9 kasus dengan 1.988 orang terdampak pada Agustus, lalu kembali meningkat hingga 44 kasus dengan 2.210 orang terdampak pada September.

Lima daerah dengan jumlah korban terbanyak meliputi Kota Bandar Lampung dengan 503 orang, disusul Kabupaten Lebong, Bengkulu 467 orang, Kabupaten Bandung Barat 411 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 339 orang, serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta sejumlah 305 orang.

BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden tersebut, salah satunya ditemukannya Bakteri E. coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam. Kemudian juga ditemukan Staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, dan Salmonella pada ayam, telur, dan sayuran.

BGN juga mendapati Bacillus cereus pada mie, hingga kontaminasi air yang juga memicu penyebaran bakteri Coliform, Klebsiella, Proteus, hingga kandungan logam berat timbal (Pb).