Perdebatan Purbaya vs Luhut Soal Family Office: Tolak Dana dari APBN

Perdebatan Purbaya vs Luhut, di satu sisi terdapat dorongan yang kuat untuk menarik investasi asing, sementara di sisi lain, terdapat kehati-hatian terhadap tekanan stabilitas fiskal dan kesejahteraan negara. Luhut, yang sebelumnya dijuluki “menteri segala urusan”, kembali menjadi pusat perhatian publik dengan ide ambisius mengenai family office, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai destinasi menarik bagi miliarder global untuk menanamkan modal dan membuka peluang ekonomi yang luas.

Perbedaan pendapat di antara pejabat tinggi bukanlah hal yang baru. Sejak lama, benturan ide selalu menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Namun, ketika tokoh-tokoh berpengaruh seperti Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saling berselisih pandangan, hal itu mencerminkan tarik-menarik nyata antara dua visi besar dalam pengelolaan ekonomi nasional. 

Apa itu Family Office?

Wealth Management Consulting (WMC) atau family office adalah firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu atau keluarga dengan aset sangat besar, memungkinkan investor kaya atau global menanamkan modal di Indonesia dengan keuntungan pajak tertentu. 

Usulan pembentukan family office sudah digaungkan Luhut sejak masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada era Presiden Joko Widodo, dan diskusinya telah berlangsung sejak tahun 2024.

Rencana implementasi awalnya ditargetkan mulai Februari 2025, namun masih dalam tahap persiapan. Luhut memastikan bahwa proyek ini tetap berjalan di era Presiden Prabowo Subianto, dengan target operasional tahun ini.

Luhut menambahkan bahwa pembentukan family office kini berada di tahap finalisasi, dan pemerintah telah mengundang masukan dari investor global terkemuka, termasuk Ray Dalio, pendiri hedge fund terbesar dunia, Bridgewater Associates.

Perdebatan Purbaya vs Luhut Soal Family Office 

Perdebatan Purbaya vs Luhut (ANTARA)

Perdebatan Purbaya vs Luhut, ia membayangkan Jakarta, Bali, atau Batam sebagai pusat keuangan global yang ramah investasi. Menurutnya, APBN hanya memberikan kontribusi sekitar 10–15 persen terhadap perekonomian nasional, sehingga menarik investasi asing menjadi kunci percepatan pertumbuhan dan pembangunan. Namun, Purbaya tidak setuju jika menggunakan dana dari APBN.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendirian family office di Indonesia, proyek unggulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Purbaya menegaskan bahwa APBN tidak akan dialihkan untuk keperluan tersebut, dan menyarankan agar DEN membangun kantor keluarga secara mandiri.

"Saya sudah mendengar isu ini sejak lama, tapi biarkan saja. Kalau DEN mampu membangunnya sendiri, silakan. Saya tidak akan mengalihkan anggaran ke sana," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Purbaya memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Ia tidak menolak investasi, tetapi menolak insentif yang membahayakan kondisi fiskal negara. Pengalaman proyek kereta cepat Woosh menjadi pelajaran penting baginya, karena setiap kebijakan insentif pajak bisa menimbulkan kebocoran anggaran yang berujung pada defisit sulit dikendalikan.

Meski konflik tidak muncul di publik, ketegangan Purbaya vs Luhut terasa dalam rapat tertutup. Luhut mengusung visi global yang ambisius, sementara Purbaya fokus menjaga fondasi nasional tetap kokoh. Satu melihat peluang besar yang gemilang, yang lain peringatan kewaspadaan agar tidak terjadi kerusakan akibat langkah gegabah. 

Prinsip keduanya sama-sama mulia, namun arah kebijakan yang berbeda, berpotensi menimbulkan ketegangan atau pembelahan internal. Perdebatan ini semakin menarik karena didukung teknologi kecerdasan buatan, Luhut menyatakan bahwa kajian Family Office telah dijelaskan menggunakan AI sebagai alat validasi keputusan.

Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa algoritma tidak bisa menggantikan pertimbangan hati nurani dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Baginya, tanggung jawabnya bukan sekadar menuruti ambisi pasar atau inisiatif pihak tertentu, tetapi memastikan keuangan negara tetap sehat dan berdaulat. 

Namun, jika perbedaan ini dibiarkan tanpa titik temu, risiko besar mengintai. Kebijakan yang tidak konsisten dapat membingungkan investor, menimbulkan polusi, dan menurunkan kepercayaan pasar. Insentif yang diberikan secara berlebihan tanpa pengawasan ketat berpotensi memperlebar kebocoran anggaran dan menambah defisit fiskal. 

Perdebatan Purbaya vs Luhut terjadi karena arah kebijakan yang berbeda terkait penggunaan dana APBN untuk family office. Purbaya lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran APBN agar tidak seperti proyek kereta cepat Whoosh yang kini jadi pembelajaran.