Berita Family Office Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembahasan family office tengah dilanjutkan dan tinggal menunggu keputusan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN), memastikan pembahasan mengenai pembentukan firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta yang melayani nasabah super kaya atau family office akan dilaksanakan bulan depan.

Hong Kong berupaya menarik dana dari family office untuk pembiayaan projek ekonomi berkelanjutan dan hijau

Pemerintah menargetkan family office dapat menarik dana orang superkaya US$500 miliar atau Rp7.712 triliun.

Pemerintah berpotensi meningkatkan pendapatan negara dengan tindakan lebih agresif dalam memungut pajak dari orang super kaya, termasuk melalui penegakan hukum dan tarif progresif yang lebih tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pembentukan family office dapat menjadi peluang besar untuk menarik dana asing masuk ke Indonesia.

Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan, Indonesia perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi lantaran bonus demografi akan habis pada 2040.

Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, keluarga pemiliki perusahaan mobil mewah Porsche yang tertarik menempatkan uangnya di family office yang tengah dibentuk pemerintah.

Pertemuan antara Ray Dalio dengan Jokowi dan Prabowo, antara lain akan membahas rencana pembentukan firma penasihat pengelola keuangan atau family office.

Pemerintah menargetkan membentuk family office di Indonesia rampung Oktober 2024 atau sebelum Presiden Joko Widodo mundur.

Pemerintah berencana membentuk family office lembaga yang menangani pengelolaan kekayaan orang-orang kaya. Pengamat menyarankan dananya masuk proyek infrastruktur.

Menko Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa belum ada informasi mengenai investor yang tertarik masuk ke family office Indonesia. Karena hingga saat ini, masih dalam proses pembentukan.

Luhut menyebut pembahasan kebijakan family office kini mencakup jumlah investasi minimum dan jumlah tenaga kerja minimum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembentukan family office tetap patuh terhadap peraturan perpajangan yang ada seperti UU HPP dan UU P2SK.

Pembahasan kebijakan family office kini mencakup jumlah investasi minimum di dalam negeri dan tenaga kerja minimum untuk mendirikannya.