Daftar Proyek IKN yang Dikebut pada 2026, Kompleks Gedung DPR hingga MK

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau perkembangan pembangunan fasilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu (31/12). Apa saja proyek yang mulai dibangun di IKN pada 2026?

Dalam kunjungannya, Wapres Gibran didampingi oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud.

Gibran meninjau Pasar Sepaku di IKN Barat yang akan ditata ulang. Gibran mengatakan Pasar Sepaku atau Pasar Rebo Sukaraja merupakan pasar tradisional yang memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi rakyat yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kecamatan Sepaku.

"Pembangunan Pasar Sepaku ini sangat istimewa karena dilakukan di tengah aktivitas dan kehidupan masyarakat. Kehadiran pasar ini kami harapkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal seiring pembangunan IKN," kata Gibran dalam keterangan pers, Rabu (31/12).

Wapres juga meninjau pasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Pasar KIPP dibangun di atas lahan seluas 3.774 meter persegi dengan luas bangunan 3.959 meter persegi, terdiri atas tiga lantai.

Pasar ini dilengkapi 22 unit los basah, 33 unit los kering, 11 kios, 6 unit pujasera, serta ruang pengelola dan ruang pertemuan.

Pasar KIPP dirancang untuk melayani sekitar 200 pengunjung per hari, dengan pengaturan los basah yang terpisah antara area bersih dan area pengolahan, sehingga kebersihan dan sirkulasi pengunjung tetap terjaga.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat langsung penataan zona los basah yang dibagi secara fungsional, mulai dari area pembersihan hingga area penjualan, guna memastikan standar higienitas pasar terpenuhi.

Penataan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pasar rakyat yang sehat, nyaman, dan aman bagi pedagang maupun pengunjung.

Wapres juga mengunjungi fasilitas pendidikan di hunian aparatur sipil negara atau ASN, yang meliputi SD,SMP dan SMA.

"Fasilitas pendidikan yang dirancang secara terpadu ini tidak hanya berisikan ruang kelas, tapi juga termasuk laboratorium teknologi, sains, ruang kegiatan siswa dan berbagai fasilitas penunjang lainnya, untuk mendukung proses belajar-mengajar yang berkualitas di ibu kota baru," kata Gibran.

Bangunan SD dan TK dibangun di atas lahan seluas 5.520 meter persegi dengan luas bangunan 8.460 meter persegi, terdiri atas 2 basement dan 4 lantai, serta dilengkapi 20 ruang kelas.

Sementara itu, bangunan SMP berdiri di atas lahan seluas 5.520 meter persegi dengan luas bangunan 5.819 meter persegi, memiliki 9 ruang kelas, serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium dan ruang kegiatan siswa.

Sedangkan bangunan SMA dibangun di atas lahan seluas 4.061 meter persegi dengan luas bangunan 8.302 meter persegi, terdiri atas 4 lantai dengan 9 ruang kelas untuk tiga tingkat angkatan.

Setiap kelas dirancang menampung 32 murid, dan didukung fasilitas pembelajaran lengkap, mulai dari laboratorium bahasa, komputer, kesenian, hingga laboratorium fisika, kimia, dan biologi.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI (@setwapres.ri)

Proyek di IKN yang Dikebut pada 2026

Dalam kunjungan itu, Wapres Gibran meninjau perkembangan pembangunan proyek atau bangunan yang mulai dikebut sejak akhir 2025, seperti:

• Gedung Parlemen
• Gedung Mahkamah Agung (MA)
• Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
• Gedung Komisi Yudisial (KY)
• Kompleks Perkantoran

Wapres Gibran meninjau kawasan legislatif dan yudikatif di IKN pada Rabu (31/12). Ia menargetkan pembangunan proyek ini rampung pada Desember 2027.

Terlebih lagi, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, IKN akan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

Gibran menjelaskan bahwa pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN merupakan bagian dari pengawalan pembangunan pusat kelembagaan negara di ibu kota baru.

“Pembangunan kompleks kawasan legislatif dan yudikatif dimulai pada awal Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027. Ini guna memastikan fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif dan mendukung proses pengambilan keputusan kenegaraan,” kata Gibran dalam keterangan pers, Rabu (31/12).

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025, lewat skema kontrak tahun jamak Rp 20 triliun.

"Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (31/12).

Pembangunan Gedung DPR di IKN

Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN Cakra Negara menjelaskan, kawasan legislatif dirancang sebagai pusat penyaluran aspirasi rakyat melalui Plaza Demokrasi, ruang terbuka publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung sebagai bagian dari prinsip kedaulatan rakyat.

"Gedung sidang paripurna di kawasan legislatif memiliki kapasitas 1.500 kursi, disesuaikan dengan kebutuhan ke depan, termasuk potensi penambahan jumlah anggota legislatif,” katanya.

Selain ruang sidang paripurna, kawasan itu dilengkapi ruang sidang komisi, ruang sidang kecil, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang proses legislasi dan pengambilan keputusan kenegaraan.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI (@setwapres.ri)

Pembangunan Kompleks Yudikatif di IKN

Dalam peninjauan, Wapres Gibran juga melihat rencana pembangunan kawasan yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Masing-masing gedung dirancang dengan filosofi khusus, antara lain empat pilar pada MA yang melambangkan empat lingkungan peradilan, sembilan pilar pada MK yang merepresentasikan nilai spiritual dan sinergi para hakim, serta tujuh pilar pada KY yang mencerminkan peran pengawasan hakim agung.

“Kapasitas ruang sidang di kawasan yudikatif ini bervariasi, mulai dari 60 hingga 800 orang," kata Cakra.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI (@setwapres.ri)

Proyek di IKN yang Mulai Dibangun pada 2026

Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk terus diperkuat pemerintah lewat penandatanganan kontrak baru. Misalnya, pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendali banjir.

"Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada 2026," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

OIKN juga menyiapkan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) berkapasitas 74 ton mendukung pertumbuhan hunian dan populasi di KIPP IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"TPST 1 KIPP telah disiapkan untuk mendukung pertumbuhan hunian dan populasi di IKN," ujar Manajer PT Bina Karya untuk Operation & Maintenance (OM) TPST 1, Harun ketika ditanya mengenai pengelolaan sampah IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis (1/1).

"TPST kapasitas 74 ton itu sekaligus menjadi rujukan pengelolaan sampah berbasis energi di tingkat nasional," Harun menambahkan.

TPST 1 itu dirancang sebagai fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang menggabungkan proses pemilahan, pengurangan kadar air, dan pengolahan berbasis teknologi termal, serta diproyeksikan sebagai percontohan nasional pengelolaan sampah modern.

Proses pengelolaan dilakukan melalui dua bangunan utama, yaitu bangunan pengelolaan (BP) 1-2, dengan bangunan pengolahan fisika dan pengolahan termal.

"Dengan kapasitas desain awal mampu mendukung hingga 2x30 ton sampah per hari melalui inovasi teknologi daur ulang sampah menjadi energi (waste to energy)," kata dia.

Ia berharap sistem waste to energy pada TPST 1 KIPP dapat menjadi contoh pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bisa diterapkan di berbagai kota besar di Indonesia.

Sesuai Keputusan Kepala Otorita IKN, Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan (PGKP) bertugas melakukan pengelolaan, supervisi, serta pengendalian operasional fasilitas dan PT Bina Karya menjalankan fungsi sebagai pelaksana teknis.

Pengoperasian TPST membawa dampak bagi kawasan IKN, kata Project Officer Direktorat PGKP untuk OM TPST 1 Alifriyanto, bukan hanya sektor lingkungan tetapi juga bagi keberlanjutan kesejahteraan masyarakat sekitar.

TPST 1 KIPP IKN juga dirancang dengan melibatkan penduduk sekitar kawasan IKN sebagai tenaga kerja, sehingga memberikan dampak dan manfaat sosial. Fasilitas ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara bertahap khususnya dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

"Inovasi teknologi daur ulang sampah menjadi energi komitmen IKN mendukung keberlanjutan lingkungan, mengubah sampah menjadi sumber energi bagi kehidupan masyarakat dan menghadirkan layanan dasar yang andal, ramah lingkungan, serta berkelanjutan di IKN," kata Alifriyanto.

Selain itu, Pasar Sepaku akan ditata ulang. Penataan ini merupakan bagian dari paket pekerjaan Penataan Kawasan Sepaku.

Penataan Pasar Sepaku mencakup pembangunan dua bangunan pasar, penataan kawasan pasar, serta penataan koridor Sepaku sepanjang 1,5 kilometer. Proyek ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif setelah melalui proses rembuk warga.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Relokasi Pasar Sepaku, Roni Rosaji, menjelaskan bahwa pasar ini akan ditata secara menyeluruh, termasuk perbaikan fasad bangunan dengan material rotan sintetis, penataan signage, serta pengembangan kawasan pedestrian.

Roni menjelaskan Pasar Sepaku memiliki 135 unit los dan kios, terdiri atas los basah dan los kering, serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang pengelola, ruang kesehatan, ruang pertemuan, TPS, dan area parkir.

Proyek dan Bangunan di IKN yang Sudah dan Hampir Rampung

Wapres Gibran mengatakan progres pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara telah mencapai 98,4%. Masjid ini ditargetkan rampung dibangun pada 15 Februari dan dapat digunakan untuk Shalat Idul Fitri 2026.

"Pada tahap pertama, masjid ini memiliki kapasitas sekitar 29 ribu jamaah dari total rencana 60 ribu jamaah, dan ditargetkan dapat digunakan untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri tahun 2026," ujar Gibran.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang turut mendampingi Wapres dalam peninjauan Masjid Negara menyampaikan konsep Masjid Negara yang memiliki desain berbeda dari masjid pada umumnya, baik dari bentuk bangunan maupun keterhubungan dengan kawasan peribadatan lain di IKN.

“Masjid di IKN ini berbentuk serban dan dirancang dengan kapasitas sekitar 20 ribu jemaah pada tahap awal, yang nantinya dapat dikembangkan hingga 60 ribu jemaah,” ujarnya.

Basuki menambahkan, Wapres juga meminta agar penyelesaian pekerjaan dipercepat dengan tetap menjaga mutu, sehingga masjid dapat mulai digunakan pada bulan Ramadhan.

Sebagai informasi, Masjid Raya Nusantara berdiri di atas lahan seluas 32.125 meter persegi untuk area masjid, 2.221 meter persegi area komersial, dan 7.340 meter persegi area penunjang. Luas bangunan masjid mencapai 76.647 meter persegi, dilengkapi area komersial seluas 4.080 meter persegi dan area penunjang 3.456 meter persegi, dengan struktur bangunan empat lantai dan dua lantai mezzanine.

Lingkup pekerjaan mencakup tahap persiapan, perancangan detail, hingga pelaksanaan konstruksi yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal-elektronika, lanskap dan infrastruktur, serta penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH).

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI (@setwapres.ri)

Basuki juga menjelaskan konektivitas yang dibangun di Ibu Kota Nusantara menunjukkan kemajuan. Jalan penghubung seluruh KIPP Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utama sudah hampir 100% rampung.

Ketersediaan akses jalan yang memadai itu memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya. Bangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya misalnya, hampir selesai. Selain itu, SMA Taruna Nusantara siap beroperasi secara parsial mulai Maret 2026.

"Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk," ujar Basuki.

Basuki memastikan seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada 2025 tidak hanya mengandalkan uang negara, melainkan menggunakan kombinasi pembiayaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Basuki mengatakan, secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik di IKN dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru.