Desa Hilang di Aceh dan Sumatra Bertambah Usai Penanganan Bencana 50 Hari
Membuat ringkasan dengan AI Jumlah desa yang hilang akibat longsor maupun banjir di Aceh dan Sumatera bertambah mencapai 29 titik, setelah 50 hari pemerintah menangani bencana. Jumlah desa yang hilang itu naik dari laporan akhir tahun lalu sebanyak 22.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak menjelaskan penyebab bertambahnya jumlah desa yang hilang. Dia mengatakan 21 dari 29 desa yang hilang berada dalam tiga kabupaten di Aceh, yakni Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Gayo Lues.
"Ada delapan desa yang hilang di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Syukurnya tidak ada desa yang hilang di Sumatera Barat," kata Tito di Gedung DPR, Rabu (18/2).
Tito mengatakan pemerintah akan segera merelokasi 29 desa hilang dalam bentuk fisik maupun administrasi. Hal tersebut penting agar 29 desa yang hilang dapat dibangun kembali.
Secara umum, Tito mencatat total korban jiwa dalam bencana di bagian utara Pulau Sumatera mencapai 1.205 orang. Sementara itu, 139 orang masih dilaporkan hilang.
Tito menyebutkan banjir bandang dan longsor di tiga provinsi membuat lebih dari 2 juta orang mengungsi saat awal bencana. Angka tersebut telah susut menjadi sekitar 12.994 orang yang tersebar dalam 52 kabupaten kota di DI Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pada akhir Desember 2025, Tito mencatat jumlah desa hilang akibat bencana di tiga provinsi tersebut adalah 22 titik. Secara rinci, sebanyak 13 desa hilang di Aceh, delapan desa di Sumatra Utara dan satu desa di Sumatera Barat.
Tito menyatakan pemerintah akan mengirimkan 1.054 personel Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana mulai 3 Januari 2026. Para personel tersebut akan bertugas selama satu bulan di daerah dengan dampak terberat, antara lain Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang.
Ia mengatakan pengiriman personel IPDN bertujuan untuk membantu pemulihan kawasan karena tingkat kerusakan yang terjadi turut melumpuhkan pemerintahan desa. Tito menyebutkan ada 1.580 kantor desa terdampak sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal saat ini.
Dari jumlah tersebut, 1.455 kantor desa berada di Aceh, sementara 93 di Sumur dan 32 di Sumbar. “Yang paling banyak kantor desa rusak itu dan terdampak itu adalah di Aceh Utara 800-an dan Aceh Tamiang,” ujar Tito.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
