DPR Tunggu Dokumen Perjanjian Dagang ATR dari Pemerintah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani belum dapat memastikan apakah proses ratifikasi perjanjian dagang resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat atau ATR bisa rampung tahun ini. Sebab, pemerintah belum memberikan dokumen perjanjian ATR yang sudah ditandatangani.

Puan menilai pemerintah sudah melakukan perundingan terbaik dalam perjanjian dagang ATR. Namun legislator masih akan memverifikasi hasil perundingan tersebut.

"Saya tidak tahu apakah ATR itu resiprokal atau tidak, karena kami belum dapat penjelasan dari kementerian terkait. Kami berharap tarif terbaik dan saling menguntungkan bagi Indonesia dan AS," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Indonesia telah meneken dokumen ART bulan lalu, Kamis (19/2). Namun Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan seluruh kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald J Trump.

Kebijakan tarif resiprokal merupakan basis dimulainya perundingan ART antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Trump memutuskan bahwa tarif yang dinikmati semua negara adalah 15%, termasuk Indonesia yang sebelumnya mendapatkan ketetapan 19% dalam ART.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seluruh kesepakatan dalam perjanjian dagang tetap berlaku walaupun besaran tarif berubah. Ini termasuk tarif 0% yang dikenakan untuk 1.819 komoditas unggulan Indonesia.

Dalam perjanjian, Indonesia memang mendapatkan tarif 0% untuk 1.819 produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan lainnya. Namun, hal ini tidak sebanding dengan tarif hingga 0% untuk 99% produk AS.

Jadwal tarif untuk kedua negara berada dalam lampiran dokumen ART setebal 379 halaman. Dari jumlah itu, 314 halaman yang mengatur pengurangan tarif dari Indonesia untuk AS, sementara hanya 65 halaman untuk sebaliknya.