Prabowo - Megawati Bertemu di Tengah Gejolak Global, Apa Maknanya?
Membuat ringkasan dengan AI Sejumlah pakar politik menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (19/3), sebagai upaya membangun konsolidasi nasional.
Langkah ini dinilai penting terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global di Timur Tengah dan dampaknya kepada situasi di Indonesia.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, melihat pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya Prabowo membaca peta politik nasional secara lebih komprehensif, termasuk mengukur potensi timbal balik dari komunikasi dengan tokoh-tokoh di luar pemerintahan.
Pertemuan ini juga tidak dapat dilepaskan dari rangkaian aktivitas sebelumnya yang dilakukan Prabowo dengan sejumlah mantan presiden. Sebelumnya Prabowo bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertemuan pada 3 Maret lalu itu salah satunya membahas soal situasi geopolitik belakangan ini.
Arifiki menilai dinamika geopolitik global yang kian meruncing setelah serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran berpotensi ikut memberikan tekanan terhadap kondisi domestik.
Ia mengatakan dampak lanjutan itu dapat berupa menambahnya beban subsidi energi maupun kenaikan harga energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) yang berisiko menekan daya beli masyarakat serta memicu inflasi di sektor pangan dan transportasi.
Arifki beranggapan upaya Prabowo merangkul berbagai pihak ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan mengantisipasi potensi gejolak sosial di tengah tekanan ekonomi global saat ini.
"Karena ketika ada narasi pemerintah akan menaikkan harga BBM yang berpotensi menimbulkan gejolak, maka dengan menemui orang-orang ini tentu ruang komunikasinya lebih terbuka," kata Arifki saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (19/3).
Alumnus Prodi Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Andalas juga melihat adanya hubungan pertemuan dua tokoh nasional itu dengan dinamika internal PDIP yang belakangan mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) dalam anggaran pendidikan.
Arifki menyebut konsolidasi dengan PDIP penting untuk meredam potensi gejolak sosial, terutama apabila pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan seperti menaikkan harga BBM.
Kenaikan harga energi berpotensi memicu efek berantai terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat. Hal ini akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
"Masyarakat tidak akan peduli terhadap oposisi pemerintah maupun sikap politik luar negeri. Namun ketika masyarakat merasakan ada bahan pokok baik, BBM naik, akan memengaruhi gejolak dan persepsi ke pemerintah," ujar Arifki.
Sedangkan peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai pertemuan antara Prabowo dan Megawati sebagai perkembangan positif yang berpotensi menghadirkan kesejukan dalam kehidupan politik nasional.
Interaksi antara pemerintah dan PDIP sebagai partai terbesar di parlemen turut membuka peluang terciptanya kerja sama dan sinergi politik. Menurut Bawono, kerja sama tersebut tidak harus diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan PDIP di dalam kabinet, lewat dukungan kepada kebijakan pemerintah.
"Sangat mungkin dari pertemuan ini lahir kerja sama dan sinergi antara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan sebagai partai politik terbesar di parlemen," kata Bawono dalam keterangan pers pada Jumat (19/3).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu membahas sejumlah hal staregis, mulai dari persoalan kebangsaan hingga dinamika geopolitik global.
Menurut Hasto, pengalaman Megawati sebagai Presiden Ke-5 dinilai bisa menghadapi krisis multidimensional. Hal ini menurutnya dapat menjadi salah satu rujukan terkait penentuan skala prioritas dan urgensi kebijakan pemerintah ke depan.
"Demikian juga terkait dengan persoalan geopolitik, khususnya kepeloporan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan berbagai peran penting dalam membangun tata dunia baru melalui politik luar negeri bebas aktif,” kata Hasto dalam siaran pers pada Kamis (19/3).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
