Eks Bos BPK Nilai Audit BPKP Gagal Tunjukkan Kerugian Negara Proyek Cromebook

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2019-2022, Agung Firman Sampurna, menilai laporan hasil audit atau LHA dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022 tidak tunjukkan kerugian negara.

Agung menjelaskan LHA besutan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah cacat prosedur. Kesalahan utama tersebut adalah metode yang digunakan dalam proses audit yang tidak melibatkan seluruh distributor, produsen, penyedia, dan jumlah laptop.

"Karena itu, LHA ini hanya bersifat asumtif karena cacat secara prosedur. Dengan demikian, LHA ini tidak nyata dan pasti, tapi bersifat asumtif," kata Agung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/5).

Agung menekankan penghitungan kerugian keuangan negara wajib menghitung populasi dari proyek yang menjadi objek audit investigasi. Seperti diketahui, LHA besutan BPKP hanya melibatkan enam dari 16 distributor dan satu keterangan pejabat negara dalam menghitung kerugian negara.

Secara rinci, LHA BPKP menggunakan pendekatan akuntansi biaya yang telah mempertimbangkan harga pokok produksi dan margin setiap pelaku dalam rantai pasok. Agung menilai pendekatan tersebut tidak dikenal dalam delapan metode audit yang berakar dari 3 pendekatan audit investigasi kerugian keuangan negara.

Agung menduga LHA BPKP menggunakan pendekatan real cost yang umumnya digunakan dalam audit investigasi dalam proyek konstruksi. Menurutnya, metode paling tepat dalam mengaudit program pengadaan laptop Chromebook adalah pendekatan nilai adil atau fair value yang mengacu pada kondisi pasar saat pengadaan dilakukan.

Agung mengatakan pendekatan fair value lebih cocok mengingat laptop merupakan produk elektronika kompleks. Selain itu, komponen pembentuk harga laptop bukan hanya dari proses produksi, tapi juga melibatkan valuasi kekayaan intelektual dan ketenaran merek.

"Dengan demikian, audit kasus ini tidak bisa menggunakan pendekatan real cost. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan valuasi independen dengan basis harga pasar. Saya pikir itu cukup penting," katanya.

Selain metode, Agung menilai LHA BPKP tidak menunjukkan perbuatan melawan hukum. Seperti diketahui, jaksa penuntut umum mendakwa kejahatan yang merugikan negara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook adalah pemahalan harga atau mark up.

Agung mencatat LHA BPKP hanya menunjukkan bagaimana proses pengadaan laptop Chromebook dilakukan. Namun dokumen yang sama tidak memaparkan aktor, lokasi, modus, motif, waktu, maupun nilai uang yang dikorupsi.

Karena itu, Agung mengatakan LHA BPKP telah gagal menunjukkan kausalitas kebijakan yang dilakukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap kerugian negara. Sebab, kesalahan metode audit dan prosedur audit telah gagal menunjukkan kerugian negara yang terjadi.

"LHA BPKP justru menambah satu masalah, yaitu mencampuradukkan sumber pengadaan laptop Chromebook antara APBN dan APBD. Ini titik kesalahan yang sangat fatal karena akhirnya menyalahi prinsip pertanggungjawaban individual, dalam hal ini Kemendikbudristek," katanya.