Kementerian PU Kebut Pembangunan Jalan Layang di Perlintasan Sebidang Kereta

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo mengungkapkan pemerintah berencana menangani sekitar 186 titik perlintasan sebidang kereta api yang menjadi kewenangan nasional melalui pembangunan jalan layang (flyover) maupun underpass secara bertahap.

Doddy mengatakan jumlah perlintasan sebidang di Indonesia mencapai ribuan titik dan dibagi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah.

“Setahu saya perlintasan sebidang itu ada ribuan. Seluruh Indonesia sekitar dua ribuan. Tapi kemudian itu dibagi-bagi, ada kewenangan BKT, BKPB, dan nasional,” ujar Doddy di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Menurut dia, khusus perlintasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, jumlahnya mencapai sekitar 186 titik. Sebagian di antaranya telah ditangani pemerintah.

“Nasional itu sekitar saya ada 186-an. Dan sebagiannya sudah kita kerjakan. Kemudian 130-an kalau tidak salah, yang belum kita kerjakan,” katanya.

Doddy menjelaskan sisa perlintasan yang belum ditangani akan dikerjakan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran pemerintah.

“130-an ini kita kerjakan secara bertahap, sesuai dengan ketersediaan anggaran,” ujarnya.

Pembangunan perlintasan disebutnya tak selalu berbentuk flyover karena disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kesiapan lahan di masing-masing wilayah. Flyover dinilai menjadi opsi paling mudah sebab selain flyover, pembangunan dalam bentuk underpass dinilai lebih sulit. 

“Bukan berarti semuanya flyover, seperti yang di Solo kan underpass. Jadi belum tentu flyover semua,” kata Doddy.

Menurut dia, penanganan dilakukan secara per kasus tergantung kondisi lokasi dan kesiapan pembebasan lahan.

Salah satu kendala terbesar dalam pembangunan flyover maupun underpass di perlintasan sebidang adalah mahalnya harga lahan di sekitar lokasi. Ia menjelaskan penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebelum proyek dapat dijalankan oleh pemerintah pusat.

“Karena perlintasan sebidang itu rata-rata daerah prime. Lahan mahal banget pasti, nah itu kita bisa bicara sama Pemda,” katanya.

Terkait anggaran, Doddy menyebut pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan secara umum atau blanket budget untuk mendukung pembangunan tersebut.

Pemerintah, lanjut dia, juga akan berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan untuk menentukan titik-titik perlintasan yang menjadi prioritas utama penanganan.

“Nanti kita akan diskusi dengan Menteri Perhubungan mana yang super-super prioritas akan kita kerjakan cepat,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan flyover di sejumlah perlintasan kereta api, menyusul insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur. 

Ia menyampaikan ada sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang yang bisa menjadi sumber kecelakaan kereta. Atas hal itu, ia menjanjikan penyelesaian persoalan dengan pembangunan pos jaga ataupun flyover dengan anggaran Rp 4 triliun.