Nadiem Akui Lupa Menteri sebagai Jabatan Politik: Gesekan Kecil Jadi Dendam
Membuat ringkasan dengan AI Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyinggung kasus yang menjerat dirinya memiliki unsur politis. Sebab, Nadiem menilai banyak kebijakannya yang ditentang oleh pihak-pihak internal kementerian yang "sangat kuat".
Nadiem tidak menjelaskan lebih lanjut pihak yang dimaksud, tapi menurutnya banyak pihak yang tidak menginginkan adanya digitalisasi dalam sektor pendidikan. Nadiem mengakui tidak mengantisipasi gesekan terkait kebijakan digitalisasi pendidikan menjadi dendam besar terhadap dirinya.
"Saya tidak bisa bilang kasus ini politis atau tidak. Yang jelas, kasus ini murni kekeliruan investigasi, karena fakta-fakta dalam dakwaan tidak berdasarkan realita," kata Nadiem di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (2/6).
Nadiem berpendapat banyak pendapatan pihak-pihak di sektor pendidikan yang terganggu akibat digitalisasi pendidikan. Nadiem menilai hal tersebut diperburuk dengan gaya kepemimpinannya yang tidak melanjutkan budaya pemerintahan.
Beberapa budaya pemerintahan yang disinggung Nadiem adalah publikasi dan mengundang anggota legislatif dalam kunjungan ke daerah. Menurutnya, hal tersebut membuat beberapa pihak merasa tidak dihargai.
"Di bidang politik, berbagai undangan acara saya tolak apabila tidak berhubungan dengan program saya, sehingga banyak pihak yang tersinggung," katanya.
Nadiem mengatakan kesalahan utamanya saat menjabat adalah melupakan menteri adalah jabatan politik. Dengan demikian, seorang menteri harus memiliki hubungan baik lintas institusi dan organisasi.
Dia lupa merangkul pihak-pihak yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan saat melakukan digitalisasi pendidikan. Karena itu, Nadiem mengakui dirinya meremehkan ritual politik yang saat ini dinilainya menjadi aspek penting dalam kesinambungan sebuah program.
"Saran saya untuk generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi ke negara: temukan keseimbangan antara profesionalitas dan tata krama politik, karena gesekan kecil bisa jadi dendam besar," ujarnya.
Riset Katadata Insight Center atau KIC menunjukkan proses hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chrome oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2022 mengubah persepsi angkatan kerja di dalam negeri.
Sebagian responden menilai kasus Nadiem dan Ibam membuat profesional dan ahli semakin khawatir untuk terlibat dalam pemerintahan.
"Selain itu, responden juga menilai kasus tersebut mendorong profesional dan ahli lebih memilih mengabdi di sektor swasta atau luar negeri dibanding terlibat dalam lingkungan pemerintahan," bunyi riset KIC yang berjudul "Survei Pandangan Kaum Muda terhadap Kasus Nadiem dan Ibam," Senin (18/5).
Hasil survei menunjukkan sebanyak 63,4 persen responden menilai profesional dan ahli semakin khawatir untuk terlibat dalam pemerintahan. Sedangkan 28,7 persen menilai profesional dan ahli memilih mengabdi di sektor swasta/luar negeri.
"Kasus Nadiem dan Ibam mendorong profesional dan ahli lebih memilih mengabdi di kantor swasta dibanding terlibat dalam lingkungan pemerintahan," bunyi survei KIC.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
