BGN Rombak Anggaran MBG Tahun Depan karena Tak Sesuai Rencana Jangka Menengah

Badan Gizi Nasional atau BGN berencana merombak pagu anggaran pada tahun depan. Sebab, pagu indikatif yang disusun oleh mantan Kepala BGN Dadan Hindayana tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pagu indikatif yang disusun oleh kepemimpinan sebelumnya sekitar Rp 270 triliun. Anggaran tersebut dirancang untuk mendistribusikan Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 81 juta orang.

"Angka penerima MBG pada RPJMN 2025-2029 saja tidak sampai segitu. Anggaran Rp 270 triliun itu kami masih anggap terlalu besar," kata Arumsari dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (18/6).

Dia mengatakan, rencana perombakan anggaran 2027 telah dibahas dengan Komisi IX DPR pada Senin (15/6). Hasil rapat kerja tersebut adalah BGN harus dapat menyerahkan pagu indikatif 2027 pada pertengahan Juli 2026.

Dia telah menjadwalkan pembahasan pagu indikatif BGN tahun depan dengan Kementerian Keuangan secepatnya pada Jumat (19/6). Menurutnya, pembahasan dengan bendahara negara tentang anggaran MBG akan berlanjut pada pekan depan.

Salah satu skema yang akan dirombak pada tahun depan adalah pemberian insentif kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, pemberian insentif senilai Rp 6 juta per hari secara rata kepada seluruh SPPG merupakan hal yang tidak tepat.

"Penerima manfaat sebuah SPPG beragam mulai dari 500 orang sampai 3.000 orang, tapi insentif yang diterima disamakan senilai Rp 6 juta per hari. Itu salah satu hal yang akan kami koreksi tahun depan," katanya.

Efisiensi Anggaran 2026

Agustina juga mengatakan BGN sudah mulai memperketat pengeluaran pada program MBG. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penempatan beberapa mata anggaran dalam kelompok anggaran yang dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Selain itu, sebagian mata anggaran lain sudah diletakkan dalam rencana capaian kebijakan langsung presiden. Dengan demikian, sebagian anggaran MBG yang dikelola BGN kini harus melalui prosedur khusus.

Dia mengatakan, kedua langkah tersebut telah menekan anggaran program MBG dari Rp 268 triliun menjadi Rp 228,38 triliun saat ini. Pada 2025, anggaran program MBG yang dirancang mencapai Rp 335 triliun.

Agustina juga mengatakan, penajaman anggaran yang dilakukan oleh BGN telah menekan anggaran program tersebut hingga sepertiga dari rancangan tahun lalu. Dia memperkirakan anggaran MBG pada tahun ini dapat ditekan hingga di bawah Rp 200 triliun.

"Anggaran setelah penajaman ini akan kami tekan lagi melalui penajaman penerima manfaat. Bisa jadi anggaran program MBG berkurang lagi, mudah-mudahan berkurang lagi," katanya.