Bertemu Pimpinan MPR, Prabowo Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Muhamad Fajar Riyandanu
3 Agustus 2026, 19:29
Presiden Prabowo Subianto memimpin pembacaan sumpah jabatan saat pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik Sudaryati Deyang dan melantik Marsekal
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.
Presiden Prabowo Subianto memimpin pembacaan sumpah jabatan saat pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik Sudaryati Deyang dan melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas RI serta Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas RI.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Presiden Prabowo Subianto merasa prihatin atas banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi. Keterangan ini disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, seusai bertemu Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (3/8). 

Muzani datang ke Istana bersama sejumlah Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, Hidayat Nur Wahid, Bambang Pacul, Rusdi Kirana, dan Lestari Moerdijat.

"Beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah terjebak dalam korupsi," kata Muzani dalam konferensi pers setelah pertemuan. 

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa Prabowo meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius dan dipikirkan secara saksama sebagai upaya mencegah kasus serupa terus berulang.

"Karena itu beliau sangat prihatin, beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," ujar Muzani.

Prabowo juga memberikan perhatian terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menilai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah saat ini berlangsung melalui proses demokrasi yang mahal. 

"Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit dan luar biasa menelahkan," ujar Muzani.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 30 Juli telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 12 kepala daerah sejak Januari tahun ini. 

Nama terbaru yang ditangkap adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Rabu (29/7). Anom ditangkap terkait kasus proyek-proyek hingga jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Lebih jauh, Muzani mengatakan bahwa pimpinan MPR turut menyampaikan draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Prabowo sebagai bagian dari pembahasan mengenai arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

"Presiden sangat memberi perhatian dalam hal atau berbagai macam poin, antaranya tentang proses demokratisasi," kata Muzani. 

Ia menyampaikan kedatangan para pimpinan MPR ke Istana hari ini juga untuk menyampaikan undangan ke Prabowo untuk hadir ke Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada 14 Agustus mendatang. 

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...