BGN akan Ubah Skema Insentif Dapur MBG di Tengah Pemangkasan Anggaran

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan melakukan penyesuaian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Langkah ini merupakan upaya tepat guna di tengah rencana pemangkasan anggarannya menjadi di bawah Rp 200 triliun.

"Kami akan berusaha seefisien mungkin," kata Sudaryono di Gedung DPR, Kamis (3/9).

Sejak MBG berjalan pada tahun lalu, pemerintah memberikan insentif harian senilai Rp 6 juta per SPPG. Insentif ini sempat diberikan meskipun SPPG tidak beroperasi.

Lalu, saat BGN dipimpin oleh Nanik S Deyang, kebijakan ini berubah. Insentif hanya diberikan kepada SPPG yang beroperasi.

Sudaryono mengatakan kebijakan insentif akan kembali disesuaikan menjadi sesuai dengan penerima manfaat. Rencananya, dana ini diberikan sesuai dengan biaya satuan MBG, yang mencapai Rp 15 ribu per porsi.

Biaya itu mencakup ongkos bahan baku makanan senilai Rp 10 ribu, biaya tenaga kerja senilai Rp 3 ribu, dan insentif untuk dapur senilai Rp 2 ribu. Pembayaran insentif sesuai porsi yang dibuat SPPG, menurut dia, akan lebih adil dibandingkan sistem saat ini.

Implementasi kebijakan insentif yang baru ini akan menunggu peraturan Kepala BGN selesai proses harmonisasi di Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BGN Pangkas Penerima MBG

Selain itu, sebagai langkah efisiensi, Sudaryono juga berencana mengurangi penerima MBG di sektor pendidikan. Angka sekolah yang dikecualikan dari program ini pada pekan lalu mencapai 83 unit. 

Angka sekolah yang dikecualikan dari MBG telah naik menjadi 276 unit hingga kemarin, Kamis (3/9). Jumlahnya dapat kembali bertambah seiring penyisiran berlanjut.

BGN  telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 198,96 triliun untuk memberikan MBG kepada 60,59 juta penerima manfaat di sekolah. Sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah menjadi  penerima MBG paling banyak di sektor pendidikan atau hingga 24,51 juta orang.

Sudaryono mengatakan pengecualian program MBG akan berlaku untuk seluruh siswa sekolah tersebut. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Kalau tidak seperti itu, dikhawatirkan jadi preseden buruk dalam hal pendidikan karakter. Kalau anak SMA (sekolah menengah atas) saya kira sudah mulai paham tentang isu sosial-ekonomi, tapi kalau di SD bisa jadi satu kesenjangan," katanya.

Purbaya akan Pangkas Anggaran MBG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan kembali memangkas anggaran program MBG. Angkanya akan di bawah Rp 200 triliun.

“Anggaran MBG tahun ini awalnya Rp 330 triliun, efisiensi menjadi Rp 260 triliun, lalu Rp 240 triliun. Nah, saya bicara dengan ketua BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 triliun,” katanya kemarin.

Kondisi serupa juga berpeluang diterapkan pada tahun depan. Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG mencapai Rp 240 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.