Prabowo Minta Bongkar Data Korporasi Terduga Dalang Karhutla, Ancam Cabut Izin

Presiden Prabowo Subianto meminta segera daftar nama korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan tersebut disampaikan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan penanganan kasus karhutla, termasuk dugaan keterlibatan sejumlah korporasi.

Kapolri melaporkan pihak kepolisian telah memproses 200 laporan polisi terkait karhutla. Dari penanganan tersebut, polisi telah mengamankan 138 tersangka yang terdiri atas 119 orang yang diduga sengaja melakukan pembakaran dan 18 orang yang diduga lalai.

Polri juga telah memproses delapan korporasi terkait kasus karhutla. Selain itu, polisi masih mendalami dugaan tindak pidana yang melibatkan 18 perusahaan lain.

Kapolri Listyo Sigit menyampaikan bahwa terdapat 42 perusahaan yang saat ini telah mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Polri masih mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dalam aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Sesuai menerima laporan dari Kapolri, Prabowo meminta Kapolri terus menyelidiki dugaan kesengajaan dalam pembakaran lahan, termasuk kemungkinan keterlibatan masyarakat maupun korporasi.

“Saya tertarik, habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, apakah ini rakyat atau korporasi, tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, yang delapan maupun yang 18,” kata Prabowo, saat memimpin rapat penanganan bencana, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (7/9).

Prabowo meminta nama delapan korporasi yang telah diproses serta 18 perusahaan yang masih dalam pendalaman segera disampaikan kepadanya. Ia juga meminta pemerintah menelusuri pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla.

Prabowo selanjutnya meminta Menteri Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Lebih jauh, Prabowo membuka kemungkinan pemerintah mencabut seluruh perizinan perusahaan yang terbukti terlibat dalam tindak pidana karhutla. Pencabutan tersebut dapat mencakup izin usaha serta hak guna usaha (HGU) apabila hasil penyelidikan dan proses hukum membuktikan adanya pelanggaran.

“Kalau perlu kita segera cabut semuanya. Semua izin-izinnyakita cabut, HGU-nya, dan sebagainya. Ini sudah kelewatan, saya benar-benar ingin tahu korporasi itu milik siapa,” ujarnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, pada forum serupa melaporkan adanya indikasi pembakaran hutan secara sengaja di sejumlah daerah.

Di Jambi, aparat menangkap pelaku pembakaran yang mengaku menerima bayaran Rp500 ribu untuk melakukan pembakaran. BNPB juga menemukan indikasi lain di Kalimantan Barat. Petugas mendapati lokasi yang baru terbakar telah disiapkan untuk rencana penanaman kelapa sawit meskipun proses pembakaran di lokasi tersebut belum sepenuhnya selesai.

“Di lapangan betul sekali memang ada upaya kesengajaan dengan cara membakar. Kami menangkap di Jambi ada pelaku pembakaran hutan, dan memang disuruh dengan uang hanya Rp500 ribu,” kata Suharyanto.

BNPB melaporkan karhutla di area gambut telah mencapai 72.009 hektare (ha) di enam provinsi. Wilayah terdampak meliputi Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Dari total area yang terbakar, BNPB mencatat 14.711 hektare berada di lahan konsesi, sedangkan 57.298,02 hektare lainnya merupakan lahan masyarakat dan kawasan hutan.

“Kami sudah berhasil memadamkan 71.069,65 hektare. Nah di enam provinsi per hari ini kami laporannya riil setiap hari, per hari ini yang sedang kami padamkan 939,45 hektar,” kata Suharyanto.