Puan Minta Pemerintah Tangani Karhutla Lebih Cepat, Singgung Peran BNPB
Membuat ringkasan dengan AI Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengingatkan pemerintah bahwa penanganan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan akan berlanjut setelah api padam. Oleh sebab itu, pemerintah harus memikirkan solusi yang timbul akibat bencana tersebut.
Puan mengatakan ada empat masalah yang timbul di kawasan terdampak karhutla, yakni masalah sosial, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan. Sebagai contoh, Presiden Prabowo Subianto harus memikirkan solusi terhadap disrupsi proses pendidikan dan meningkatnya pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
Dia juga meminta pemerintah untuk bisa segera memadamkan api agar dapat cepat mengatasi dampak karhutla tersebut. Menurutnya, peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kunci dalam pemadaman api saat ini.
"Bagaimana penanganan masing-masing masalah ke depan itu harus segera ada solusinya," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (8/9).
Puan berharap pemerintahan Presiden Prabowo dapat mengulang penanganan karhutla saat dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2014-2019.
Selama Puan menjabat, setidaknya ada dua karhutla besar, yakni pada 2015 yang menghanguskan 2,61 juta hektare lahan dan 2019 yang menggosongkan 1,65 juta hektare lahan.
Puan menilai penekanan dampak karhutla tersebut disebabkan oleh mitigasi bencana yang dipimpin oleh BNPB. Karena itu, politikus PDIP ini berharap pemerintah Prabowo dapat mengulang keberhasilan yang dilakukan dirinya saat itu.
"Dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan pengalaman saat itu bisa dilakukan lagi. Kuncinya ada leading sector yang untuk segera mengantisipasi karhutla sehingga bisa segera selesai," katanya.
Pada 2019, BNPB menghabiskan kurang lebih Rp 6,7 triliun Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana. Dari total jumlah itu, sebanyak Rp 3,4 triliun digunakan untuk penanganan karhutla.
Dana untuk operasi siaga darurat Karhutla mencapai Rp 176,5 miliar, sedangkan untuk keperluan lain penanganan mencapai Rp 3,24 triliun. Dana tersebut, antara lain digunakan untuk membiayai 88 unit helikopter, 29.039 personel gabungan, 471,5 liter air untuk water bombing, 366,8 ton garam, dan 43,5 ribu kilogram kapur.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menilai penanganan karhutla saat ini telah berjalan masif meski masih terdapat sejumlah keterlambatan di lapangan. Dia meminta Mensesneg Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk memperkuat kebutuhan anggaran dan peralatan penanggulangan bencana.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
