Malaysia Tawarkan Bantuan Atasi Karhutla RI, Tunggu Persetujuan Indonesia

Pemerintah Malaysia menyatakan telah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap lintas batas. Namun, mereka masih menunggu konfirmasi dan persetujuan dari Indonesia untuk mengerahkan bantuan tersebut.

Menteri Komunikasi sekaligus Juru Bicara Pemerintah Malaysia, Datuk Seri Fahmi Fadzil, mengatakan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) atau Badan Pengelola Bencana Nasional dan Kementerian Luar Negeri Malaysia telah menyampaikan daftar aset yang dapat digunakan untuk membantu Indonesia.

“Daftar aset yang dapat kami sediakan untuk membantu negara tetangga telah disampaikan kepada negara tetangga,” kata Fahmi, sebagaimana diberitakan oleh Bernama pada Rabu (9/9).

Malaysia menawarkan sejumlah bantuan penanganan kebakaran dari udara. Bantuan tersebut mencakup operasi pengeboman air (water bombing) menggunakan helikopter dan dukungan pemadaman menggunakan pesawat amfibi. Malaysia juga menawarkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko kebakaran dan kabut asap lintas batas.

“Tetapi sampai sekarang, belum ada konfirmasi mengenai bentuk kerja sama apa pun untuk menggunakan aset-aset dari Malaysia guna membantu memadamkan kebakaran dan sebagainya,” ujar Fahmi.

Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat tawaran bantuan kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat.

Tawaran tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan kedua menteri dalam pertemuan bilateral di Bali pada 8 Juli 2026 dan percakapan telepon pada 24 Agustus 2026.

Malaysia baru akan menentukan bentuk dan cakupan bantuan apabila Indonesia menyetujui tawaran tersebut. Pelaksanaan bantuan juga akan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Bentuk dan cakupan bantuan akan dirinci bersama pihak Indonesia berdasarkan kebutuhan serta kesesuaian kondisi di lapangan, selain bergantung pada persetujuan kedua pemerintah,” kata Arthur pada Rabu (9/9).

Malaysia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dalam penanganan karhutla. Di sisi lain, Pemerintah Malaysia juga siap berkoordinasi dengan otoritas Indonesia jika bersedia menerima tawaran bantuan tersebut. Malaysia menilai penanganan karhutla dan kabut asap lintas batas membutuhkan tindakan pencegahan dan pemadaman dini serta koordinasi antara kedua negara.

“Malaysia percaya tantangan kebakaran hutan, lahan dan kabut asap lintas batas perlu ditangani melalui tindakan awal, koordinasi yang erat serta semangat tanggung jawab bersama," kata Arthur. 

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, sebelumnya meminta negara-negara ASEAN memperkuat mekanisme yang sudah ada untuk menangani kabut asap lintas batas.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kabut asap dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama anak-anak dan bayi.

Pemerintah Malaysia juga menilai kondisi cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino dapat meningkatkan risiko kebakaran dan kabut asap di kawasan tersebut.