Hak Menyatakan Pendapat Bergulir di DPR di Tengah Isu Pemakzulan Wapres Gibran

Sebagian politisi DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Usulan penggunaan HMP ini di tengah isu pemakzulan Gibran yang dianggap tak memenuhi syarat pendidikan saat Pemilihan Presiden.

Setidaknya ada dua politisi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang telah menandatangani daftar pengusul hak menyatakan pendapat, yakni Mardani Ali Sera dan Yanuar Arif Wibowo.

Yanuar Arif Wibowo terlihat membentangkan kertas setelah Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/11). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Dia membawa kertas bertuliskan " Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan". Yanuar menjelaskan aksinya dilakukan karena rapat paripurna pembukaan tidak menyediakan sesi interupsi bagi anggota dewan.

"Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham. Saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan," kata Yanuar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11).

Yanuar mengungkapkan sebanyak 12 anggota Fraksi PKS telah menandatangani usulan HMP tersebut, termasuk dirinya sebagai penanda tangan ke-12. Dokumen pengusulan resmi telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk diproses sesuai regulasi Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Menurut Yanuar, jumlah pengusul HMP dari lintas fraksi saat ini sudah mencapai puluhan anggota. PKS terus menjalin komunikasi informal dengan delapan fraksi di parlemen untuk mengawal agenda tersebut.

Yanuar menegaskan aspirasi ini diperoleh langsung dari konstituennya di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas–Cilacap) selama masa reses. Masyarakat menghendaki DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengevaluasi posisi Gibran di tingkat pemerintahan.

"Putusan MK mengatakan ini bukan lagi rezim proses pemilihan. Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran pemilunya sudah selesai dan beliau sudah dilantik. Maka rezim sekarang adalah rezim pemerintahan yang diawasi oleh DPR," ujar Yanuar.

Terkait kelanjutan usulan tersebut, Yanuar menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk merapatkan serta menentukan agenda pembahasan HMP pada tahapan berikutnya.

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR?

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2009. Hak tersebut harus diajukan setidaknya 25 orang anggota DPR untuk dibahas dalam sidang paripurna.

DPR baru dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat setelah 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna setuju. Jika total anggota sidang paripurna hanya memenuhi kuorum, total anggota DPR yang dibutuhkan untuk melaksanakan Hak Menyatakan Pendapat sekitar 194 politikus.

Setidaknya ada tiga fungsi Hak Menyatakan Pendapat, yakni menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, tindak lanjut dari hak meminta keterangan, dan menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi wacana pengajuan hak interpelasi hingga proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Agung. PDIP menilai sengketa ranah hukum telah selesai dan kini berpindah penuh ke mekanisme politik di parlemen.

Juru Bicara PDIP Ronny Talapessy menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang diperkuat Mahkamah Agung telah menutup perdebatan hukum terkait keabsahan dokumen Gibran.

"Secara hukum, putusan MK dan diperkuat oleh MA terkait ijazah dan suket Saudara Gibran Rakabuming Raka sudah tidak perlu diperdebatkan lagi," ujar Ronny kepada Katadata, Sabtu (7/10).

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Deddy mengatakan, DPR bisa saja membawa Gibran ke proses pemakzulan karena diduga telah melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum.

Deddy menilai Gibran berpotensi melanggar Pasal 7A dan Pasal 7B dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua klausul tersebut pada intinya menetapkan alasan atau dasar hukum pemberhentian presiden maupun wakil presiden sebelum masa jabatan berakhir.

"Secara politis, sangat mungkin bagi DPR untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi ini melalui mekanisme yang tersedia, seperti panitia khusus maupun hak angket," kata Deddy dalam keterangan resmi, Rabu (7/10).