DPR Tak Bisa Tolak Pengunduran Diri Gibran

DPR menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengunduran diri yang diajukan wakil presiden. Apa alasannya?

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mencatat, ada empat penyebab pemberhentian seorang wapres. Keempat penyebab tersebut yakni berhenti atau mengundurkan diri; diberhentikan atau dimakzulkan; meninggal dunia, dan; tidak bisa melaksanakan tugas dalam masa jabatan.

"Saya kira DPR tidak punya kewenangan juga untuk menolak pengunduran diri wakil presiden. Sebab, pengunduran diri sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 8 ayat 1," kata Doli di Gedung DPR, Selasa (10/11).

Doli menekankan proses pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum dimulai. Sebab, parlemen sampai kini belum menerima surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.

Politikus Partai Golkar itu mengaku telah menerima informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menolak pengunduran diri Gibran. Kendati demikian, dia menekankan pihaknya masih meragukan kebenaran komitmen pengunduran diri tersebut mengingat belum ada surat resmi di Senayan.

"Tidak ada diatur dalam konstitusi bahwa pengunduran diri seorang wakil presiden diserahkan ke presiden dan presiden menyetujui. Institusi seperti DPR yang harus menyikapi tentang pengunduran diri tersebut," kata Doli.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran telah menyatakan niat untuk mengundurkan diri. Putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo itu menyampaikan rencana itu dalam pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto pagi tadi.

Prasetyo menyebut pertemuan antara Gibran dan Prabowo dilakukan selama 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan saran terhadap Gibran terkait persoalan masalah yang membelitnya.

“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).