Yusril Sebut Putusan MA Bersifat Final, Gibran sudah Tak Punya Celah Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa menggugurkan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Kendati demikian, putusan tersebut sudah bersifat final.

“Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi kalau mau melakukan impeachment misalnya, itu kan mulai dari pernyataan pendapat, atau sekarang ini mau angket, atau langsung pernyataan pendapat,” kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Hari ini, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan (suket) Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran. MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kemendikdasmen, mencabut suket tersebut.

Sementara itu, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan (dkk), tidak dapat diterima.

Menurut Yusril, isi putusan MA harus dibaca secara cermat. Sebab, di dalamnya ada pertimbangan hukum yang menyatakan ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kontestan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), namun juga menyangkut kepentingan seluruh Bangsa Indonesia.

“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari MA itu, sehingga kalau saya menafsirkan sebenarnya seperti pemilihan, apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi, marilah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” katanya.

Yusril menyebut sudah tidak ada lagi celah hukum yang bisa diperjuangkan Gibran. Ada yang berpendapat bahwa celah yang bisa diperjuangkan putra sulung Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) itu bisa melalui peninjauan kembali (PK) di MA. Namun, kata Yusril, hal ini pun tidak bisa dilakukan karena Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara ijazah.

“(Kalau) tergugat intervensi bisa banding, PK, kasasi. Tapi kalau bukan pihak, ya tidak bisa berpendapat,” ujarnya.

Yusril menyampaikan, Gibran juga sudah tidak memiliki celah untuk membuktikan keabsahan dokumen. Sebab hal tersebut hanya bisa dilakukan di forum pengadilan. “Ya, kalau di luar pengadilan, barangkali di medsos lah,” ucapnya.

Dia juga memberi tanggapan terkait langkah Gibran yang ingin memperjuangkan bukti keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, hal ini tidak ada gunanya. Sebab  putusan MA sudah final dan isi materi keduanya sama.

Gibran Berencana ke PTUN

Wakil Presiden Gibran menceritakan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto tadi pagi juga membahas mengenai masalah ijazah pendidikannya yang berujung wacana pemakzulan.

"Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujar Gibran kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11).

Dia mengatakan dalam pertemuan itu Prabowo menyarankan agar dia melawan putusan Mahkamah Agung di PTUN. “Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” kata Gibran. 

Gibran akan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya baik dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana. Secara paralel dia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. 

Sementara Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran juga menyatakan niat untuk mengundurkan diri. 

“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11). 

Prasetyo menyebut pertemuan antara Gibran dan Prabowo dilakukan selama 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan saran terhadap Gibran terkait persoalan masalah yang membelitnya.

Prasetyo juga menyampaikan informasi yang menyatakan bahwa Prabowo menolak pengunduran diri Gibran tidaklah benar.  

“Di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” ujarnya. 

Dia menyebut Prabowo menghormati proses hukum dan mempersilahkan serta memberi kesempatan kepada Gibran untuk dapat membuktikannya melalui peradilan tata usaha negara.