Polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka kini bergulir ke parlemen setelah pengajuan pembatalan keterpilihannya kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang ijazah Gibran menunjukkan batas kekuasaan hukum meski pertanyaan publik tentang syarat pencalonan belum terjawab tuntas.
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan PHPU terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, tapi menemukan tidak ada bukti Gibran pernah lulus pendidikan SMA/sederajat.
KPU Surakarta menegaskan proses verifikasi bakal calon, termasuk ijazah Gibran, untuk Pilkada 2020 telah sesuai prosedur, merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah.
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pilpres karena keterlambatan, namun mengungkap fakta krusial bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka hanya berupa sertifikat kehadiran, bukan kelulusan.
MK menilai KPU lalai dan tidak cermat dalam memeriksa syarat administrasi serta verifikasi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran. Kasus ini diserahkan ke lembaga berwenang. Siapa lembaga yang dimaksud?
MDIS Singapura mengonfirmasi keabsahan ijazah Gibran, menyatakan ia menyelesaikan program Diploma Lanjutan hingga gelar Sarjana dari University of Bradford pada 2007-2010.