DPR Agendakan Rapat Paripurna Bahas Usulan Hak Menyatakan Pendapat Besok

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memproses berkas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk diteruskan ke Rapat Paripurna. Hak Menyatakan Pendapat itu terkait tak terpenuhinya syarat Pendidikan wapres dan menjadi jalan untuk pemakzulan Gibran.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyatakan usulan tersebut diagendakan langsung dalam Rapat Paripurna pada Kamis (12/11) setelah melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus).

"Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan, dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan. Jadi rapat paripurna biasa jam 10.00-an. Besok akan dibawa semua," ujar Saan Mustopa di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11).

Saan menjelaskan kepastian penindaklanjutan ini diambil setelah pimpinan DPR merekapitulasi total dukungan resmi yang tembus 120 legislator dari seluruh fraksi di DPR. Jumlah ini jauh melampaui syarat minimal 25 anggota dan dua fraksi sebagaimana diatur undang-undang.

"Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku... tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR," kata Saan.

Mengenai mekanisme teknis di dewan, Saan menyatakan bahwa alur administrasi akan dirampungkan terlebih dahulu melalui rapat konsultasi pengganti Bamus sebelum dokumen dibawa ke ruang paripurna.

"Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Nanti akan kami bamuskan," ucapnya.

Sebanyak 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP terdiri atas 14 orang Fraksi PDIP, 11 orang Fraksi Partai Golkar, 11 orang Fraksi Partai Gerindra, 19 orang Fraksi Partai NasDem, 18 orang Fraksi PKB, 28 orang Fraksi PKS, satu orang Fraksi PAN, dan 18 orang Fraksi Partai Demokrat.