DPR Gelar Rapat Paripurna soal Usulan Pemakzulan Gibran Hari Ini

Tia Dwitiani Komalasari
12 November 2026, 08:26
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam keterangan pers tersebut, wapres menjelaskan tanggapannya terkait polemik keabsahan dokumen pendidikannya dan
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam keterangan pers tersebut, wapres menjelaskan tanggapannya terkait polemik keabsahan dokumen pendidikannya dan akan mengikuti proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta akan melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI direncanakan menggelar Rapat Paripurna yang salah satunya beragendakan pengumuman usul penggunaan hak Anggota DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).

Adapun rapat paripurna itu rencananya dimulai pada pukul 14.00 WIB sebagaimana jadwal yang dibagikan pada Kamis pagi. Sebelumya pada Rabu (11/11), ada sebanyak 120 Anggota DPR RI yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, buntut permasalahan ijazah.

Selain soal pengusulan hak Anggota DPR RI, rapat tersebut juga beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Kemudian, rapat paripurna itu juga beragendakan pembicaraan soal perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Selain rapat paripurna, DPR RI juga akan menggelar rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meminta penjelasan soal Penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.

Komisi III DPR RI pun akan meminta penjelasan soal tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengatakan 120 anggota DPR RI itu telah menandatangani pengajuan HMP berdasarkan pengusulan yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi partai politik.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).

Dia pun mengatakan bahwa hal tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis ini.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Antara

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...