Gibran Tiba di MPR untuk Serahkan Surat Pengunduran Diri
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersiap menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Membuat ringkasan dengan AI Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hari ini. Gibran tiba di Kompleks Parlemen pada pukul 11.16 WIB untuk memberikan surat tersebut.
Gibran yang mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi berwarna merah itu tak menjawab pertanyaan awak media. Ia langsung masuk ke dalam Gedung Nusantara II untuk menyerahkan surat kepada mpr.
Pada rapat hari ini, Ketua Komisi III Habiburokhman juga mengatakan Gibran akan datang menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR.
Kabar pengunduran diri Gibran mengemuka sejak Rabu (11/11) sore hingga malam. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden atau wapres.
"Betul," kata Budi Arie menjawab pesan Katadata.co.id terkait isu Gibran mengajukan surat pengunduran diri, Rabu malam (11/11).
Mundurnya Gibran di tengah usulan anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran. Wacana pemakzulan ini bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir keabsahan ijazah pendidikan Gibran yang menjadi syarat pencalonan wakil presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan berdasarkan prosedur, jika seorang wapres mengundurkan diri maka dia harus mengajukan surat kepada MPR RI.
Dia menyebut hal ini dilakukan karena presiden dan wakil presiden saat ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu terdapat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan pasangan tersebut memenangkan pemilu dan dilanjutkan pengambilan sumpah yang dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang MPR.
“Jadi kalau proses pemberhentian Wakil Presiden maupun Presiden itu dilakukan oleh MPR sepanjang konstitusi kita memperhatikannya seperti itu,” kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
